GALAJABAR – Calon presiden (capres) tidak hanya datang dari tokoh-tokoh partai politik (parpol).
Klaster tokoh TNI, Polri, dan purnawirawan juga masih sangat disoroti untuk menjadi presiden di Indonesia.
Dalam survei elektabilitas yang digelar oleh KedaiKOPI bertajuk ‘Opini Publik Menuju 2024’ pada 16-24 November 2021, elektabilitas Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, dan Tito Karnavian terus bersaing.
Untuk diketahui, survei ini melibatkan setidaknya 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia menggunakan metode survei face to face Interview (home visit).
Baca Juga: Strawberry Bikin Gigi Sehat dan Nafas Lebih Segar, Mitos atau Fakta?
Margin of error tersebut 2,83 persen pada interval kepercayaan 95,0 persen.
Direktur Eksekutif Lembaga survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menyatakan dalam survei tersebut nama Gatot paling unggul dengan elektabilitas 29,1 persen.
“Disusul Andika Perkasa (21,4 persen), Tito Karnavian (11,5 persen) dan Moeldoko (8,6 persen),” ungkapnya melalui kanal Youtube survei KedaiKOPI pada Ahad, 19 Desember 2021.
Selain itu, nama Listyo Sigit Prabowo juga masuk ke dalam daftar ini dengan elektabilitas 4,3 persen.
Responden yang memilih nama lainnya tercatat sebesar 3,1 persen, sementara yang mengatakan tidak tahu sebesar 22 persen.
Baca Juga: Youtube Akhirnya Buka Akses Tayangan Disney Chanel
Terkait dengan latar belakang capres, survei tersebut juga menyebutkan bahwa elektabilitas tokoh TNI atau purnawirawan TNI berada pada nomor dua dengan 25,7 persen.
Sedangkan klaster tertinggi, yakni Kepala Daerah dengan 31 persen. Lalu, ada latar belakang ulama dan atau tokoh agama sebesar 11,6 persen.
“Persepsi peluang Panglima TNI atau purnawirawan TNI terpilih menjadi presiden. Kita tanya, ternyata 75,7 persen bilang peluangnya besar. Tapi rata-ratanya masih 6,3 persen,” jelas Adi.
Baca Juga: Fuji dan Thariq Halilintar Makan Bareng, Warganet: Gua Napa Baper Banget
Seperti diketahui, nama Gatot, Andika, maupun Tito tengah menjadi sorotan karena beberapa hal.
Contohnya Gatot yang menjadi sorotan usai menggugat presidential threshold 20 persen. ***