Ekonom Faisal Basri Heran, Banyak Pejabat Pemerintah Rangkap Jadi Pengusaha: Sudah Gila Negeri Ini!

22 Desember 2021, 20:41 WIB
Ekonom senior Faisal Basri /ANTARA/Wahyu Putro

GALAJABAR– Ekonom Senior, Faisal Basri menyebutkan bahwa konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini.

Sebab, kata Faisal, banyak pejabat negara yang merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha. Menurutnya, hal ini tidak benar bahkan sudah gila.

“Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah RI, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur,” ujarnya dilansir galajabar Rabu, 22 Desember 2021.

Baca Juga: RSUD Cibabat Siaga Omicron, Ngatiyana: Puskemas dan Rumah Sakit Harus Siap

Diungkapkan Faisal, Wakil Ketua BUMN, Kartika Wirjoatmojdo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Bidang Badan Usaha Milik Negara.

Selain Kartika, dia juga menyebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo turut menjadi pengurus teras Kadin Indonesia.

Pria yang dikenal dengan nama Faisal Batubara ini pun mengaku kengerian dengan fenomena tersebut.

Baca Juga: Konflik Timur Tengah: Tentara Israel Tembak Mati Warga Palestina

“Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget juga Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan,” tuturnya.

Salah satu persoalan konflik kepentingan yang sempat menjadi perbincangan hangat adalah terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam pusaran bisnis PCR.

Sempat bertemu dengan Luhut untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya perkara tersebut, Faisal menilai Menko Marves itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari untung dari bisnis tersebut.

Baca Juga: 60 Ribu Kader Partai Gelora di Jawa Barat Diminta Bergerak Bantu Pemerintah Atasi Persoalan Srunting

Lantaran, keuntungan dari bisnis uji usap tersebut dilaporkan sangat tinggi.

“Lalu ada conflict of interest. Dia yang membuat aturan, dia yang menyediakan jasa dengan aturan itu. Ini bukan contoh yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Baca Juga: Patut Diketahui! Berikut 5 Penyebab Seseorang Mengalami Pilek Berkepanjangan

Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut nama Luhut dan Erick.

Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Baca Juga: Profil hingga Bisnis Milik Valencia Tanoesoedibjo, Wanita yang Dikabarkan Dekat dengan Kevin Sanjaya

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. ***

 

Editor: Dicky Mawardi

Tags

Terkini

Terpopuler