Network
GALAJABAR - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat mendatangi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin 8 Maret 2021
Selain itu, AHY yang dikawal oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan simpatisan dari seluruh Indonesia juga mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dilakukan menyusul sengketa atas penetapan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021 yang lalu.
Hal ini dilakukan menyusul sengketa atas penetapan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021 yang lalu.
Baca Juga: Bukan Tentang Kudeta atau Moeldoko, AHY Ungkap Masalah yang Lebih Serius di Indonesia, Tentang Apa?
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon bahwa pihaknya mengaku solid mempertahankan hasil Kongres V tahun 2020 yakni AhY sebagai Ketua Umum.
"Kami semua kader solid mempertahankan Keputusan Kongres 2020 yang telah menetapkan mas AHY sebagai Ketua Umum @PDemokrat 2020 - 2025," ujar Jansen, Senin, 8 Maret 2021 melalui Twitternya @jansen_jsp.
Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh kader agar agar mempertahankan keputusan tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon bahwa pihaknya mengaku solid mempertahankan hasil Kongres V tahun 2020 yakni AhY sebagai Ketua Umum.
"Kami semua kader solid mempertahankan Keputusan Kongres 2020 yang telah menetapkan mas AHY sebagai Ketua Umum @PDemokrat 2020 - 2025," ujar Jansen, Senin, 8 Maret 2021 melalui Twitternya @jansen_jsp.
Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh kader agar agar mempertahankan keputusan tersebut.
Baca Juga: Analisis Pakar Politik Saiful Mujani Sebut Moeldoko Takkan Mampu Besarkan Partai Demokrat seperti SBY
"Mari semua kader kita pertahankan Keputusan Kongres yang sudah sah dan konstitusional, terimakasih dirjen AHU @Kemenkumham_RI telah menerima kedatangan kami," ujarnya lagi.
"Mari semua kader kita pertahankan Keputusan Kongres yang sudah sah dan konstitusional, terimakasih dirjen AHU @Kemenkumham_RI telah menerima kedatangan kami," ujarnya lagi.
Dalam unggahan selanjutnya, Jansen juga menunjukkan suasana saat pertemuan den pihak KPU.
"KPU RI menerima jajaran pengurus DPP @PDemokrat beserta 34 Ketua DPD di seluruh Indonesia sebagai pemilik suara yang sah di kongres," ujar Jansen.
Selanjutnya kata Jansen, selain AD/ART Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah kunci di tengah kekisruhan saat ini.
"KPU RI menerima jajaran pengurus DPP @PDemokrat beserta 34 Ketua DPD di seluruh Indonesia sebagai pemilik suara yang sah di kongres," ujar Jansen.
Selanjutnya kata Jansen, selain AD/ART Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah kunci di tengah kekisruhan saat ini.
Baca Juga: Warga Lansia di Cimahi Mulai Divaksin Sinovac
"Selain AD/ART, SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik adalah kunci," tegasnya.
Jansen juga menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.
"Tak ada dualisme, hanya ada satu Partai Demokrat dibawah kepemimpinan mas AHY. Solid!," tandasnya.
"Selain AD/ART, SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik adalah kunci," tegasnya.
Jansen juga menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.
"Tak ada dualisme, hanya ada satu Partai Demokrat dibawah kepemimpinan mas AHY. Solid!," tandasnya.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko juga hendak mendaftarkan hasil KLB di Deli Serdang ke Kemenkumham hari ini, Senin, 8 Maret 2021.***
