Amien Rais Datangi Kemenkumham, Mendesak Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI Supaya Dijadikan Pelanggaran HAM Berat

- 9 Maret 2021, 12:37 WIB
Amin Rais
Amin Rais /Antara/

GALAJABAR - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham (Kemenkumham) untuk mengusut kasus pembunuhan enam laskar FPI ke dalam pelanggaran HAM Berat.

Menurut penuturan Menkumham, Mahfud MD dalam keterangan pers, pada Selasa, 9 Maret 2021, Amien Rais mendatangi Kemenkumham membawa pokok pembahasan terkait tewasnya enam laskar FPI.

Pada pertemuan yang berlangsung kurang dari 15 menit tersebut, Amien Rais datang didampingi oleh tujuh orang, yang salah satunya adalah Abdul Halim Wahuwa, Marwan Batubara, serta Kyai Haji Muhyidin.

Baca Juga: 10 Karakter Anime Wanita Paling Favorit Minggu Ini: Mikasa AOT sampai Asuna SAO!

Menurut penuturan Mahfud MD, Amien Rais beserta tujuh orang tersebut menyampaikan pokok pembahasan terkait tewasnya enam laskar FPI, yang diurai menjadi dua hal.

Uraian pertama, Amien Rais mendesak agar ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum atas dasar perintah Tuhan, yang mengatakan hukum itu adil.

Kemudian yang kedua, terdapat ancaman dari Tuhan jika membunuh orang mukmin maka ancamannya adalah neraka Jahannam.

Baca Juga: Andi Arief Beberkan Rahasia Moeldoko: Beliau Tidak Tertarik Ideologisasi dalam TNI

Mahfud MD menuturkan bahwa kedatangan mereka merupakan upaya untuk meminta kasus terbunuhnya enam laskar FPI, supaya dibawa ke pengadilan HAM dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa presiden telah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independen.

Di samping itu, presiden juga telah meminta Komnas HAM untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah menanggapi kasus tersebut.

Baca Juga: Ganti Aktor, Drama Rivers Where the Moon Rises Tetap Peroleh Rating Tinggi

Komnas HAM pun sudah menyampaikan laporan disertai empat poin rekomendasi.

"Empat rekomendasi itu sudah sepenuhnya disampaikan kepada presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik," Mahfud MD dalam konferensi pers pada Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut penilaian Komnas HAM, pelanggaran yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 tersebut, merupakan pelanggaran HAM biasa.

Kemudian Mahfud MD pun menanggapi Marwan Batubara yang sangat yakin dengan kejadian tersebut merupakan pelanggaran berat.

Baca Juga: Dendam pada Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Bupati Lebak Ini Siap Kirim Santet

Mahfud MD menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, pemerintah akan terbuka mengawal kasus tersebut, serta meminta bukti yang nyata bukan hanya sekedar keyakinan semata.

"Karena kalo keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri, bahwa peristiwa itu dalangnya adalah si A, si B, si C," ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai Komnas HAM sampai saat ini telah bekerja dengan baik, dan menghasilkan bukti yang cukup lengkap dalam kasus tersebut. (Penulis: Diyang Mardiana Fajar Nugraha)***

Editor: Noval Anwari Faiz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah