Network
GALAJABAR – Muhammad Said mengaku kesal dengan tingkah laku pemerintah yang terkesan seperti tidak tahu apa-apa perihal polemik antara tenaga kerja lokal dengan Bahasa Mandarin.
Pasalnya, Said Didu menerima informasi yang menyebut jika kemampuan dalam berkomunikasi Bahasa Mandarin telah dijadikan sebagai tolak ukur untuk masuk kerja di perusahaan semen.
Mantan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa kebijakan perihal Bahasa Mandarin tersebut dapat membuat Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China semakin mendominasi di perusahaan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Cimahi Naik 250 Persen, PTM Berpotensi Ditunda
Menurutnya, kebijakan perihal Bahasa Mandarin tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan pemerintah semakin sewenang-wenang kepada Tenaga Kerja Lokal.
“Mereka (pemerintah) sudah ngelunjak,” ujar Said Didu yang dilansir Galamedia dari akun Twitternya, @msaid_didu, Senin, 14 Juni 2021.
Pasalnya, pemerintah sendiri telah mencabut kebijakan yang mengharuskan TKA China menguasai Bahasa Indonesia.
Baca Juga: Kamp Rohingya di India Terbakar, 55 Tempat Penampungan Menjadi Abu
“Setelah wajib bisa berbahasa Indonesia bagi TKA China dicabut oleh pemerintah,” ungkap Said Didu.
Said Didu memandang bahwa hal tersebut tersebut telah menunjukkan sisi yang sangat kontras di tengah tuntutan penguasaan Bahasa Mandarin yang diberikan ke Tenaga Kerja Lokal.
“Sekarang mereka (pemerintah) wajibkan tenaga kerja kita wajib berbahasa Mandarin,” jelas Said Didu.
Baca Juga: Bupati Ingatkan Satpol Agar Lebih Sigap Amankan Pilkades Serentak 2021
“Berikutnya (kebijakan) apa lagi?,” tanya dia ke pemerintah.
Kemudian pernyataan Said Didu dipertegas pernyataan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan.
Agus mengungkapkan bahwa Bahasa Mandarin telah dijadikan sebagai tolak ukur untuk masuk kerja di PT. Kobexindo Cement. ***
