Network
GALAJABAR - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon baru-baru ini menanggapi perihal pertanyaan memilih Al-Qur'an atau Pancasila pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fadli Zon menilai pertanyaan pilih Al-Qur’an atau Pancasila di TWK justru dinilai mempertentangkan antara Islam dan Pancasila.
Cara-cara tersebut merupakan teknik untuk mengadu domba.
Oleh sebab itu, Fadli Zon meminta pembuat pertanyaan yang terkait Al-Qur’an atau Pancasila pada TWK harus segera diusut.
“Pertanyaan pilih Al-Qur’an atau Pancasila jelas menghina agama sekaligus mempertentangkan Islam dan Pancasila. Cara-cara ini adalah teknik adu domba. Harus segera diusut dalangnya,” ujar Fadli Zon dilansir Galajabar dari akun Twitter @fadlizon pada Ahad, 20 Juni 2021.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan peserta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mendapat pertanyaan memilih Alquran atau Pancasila dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling yang jeblok.
"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya assessor pilih Al-Qur’an atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," katanya.
Baca Juga: Jelang Pernikahan dengan Lesti Kejora, Rizky Billar Datangi Ustaz Ini untuk Minta Wejangan
Bima menjelaskan pertanyaan tersebut digunakan assessor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.
Sehingga para assessor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Al-Qur’an atau Pancasila.
Menurut Bima, jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama.
Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, dia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.
"Jadi, kebingungan inilah yang ditangkap oleh assessor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujarnya.
Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Al-Qur’an atau pancasila dalam tes wawasan kebangsaan sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta.
"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat assessor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," tuturnya.
Lebih lanjut Bima mengatakan hasil TWK pegawai KPK bisa dibuka melalui mekanisme pengadilan.
"Apakah ini bisa dibuka ? Bisa, melalui pengadilan silakan saja," katanya.
Meski demikian, Bima mengatakan nama-nama pegawai yang menyetujui Pancasila diganti dengan ideologi lain, atau siapapun yang menentang kebijakan pemerintah untuk pembubaran organisasi radikal dan teroris akan diketahui publik.
Ia menjelaskan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan tersebut menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi TNI AD dan profiling dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sehingga BKN tidak memiliki hak untuk membuka ke publik.
Instrumen indeks moderasi bernegara-68 yang digunakan untuk tes wawasan kebangsaan pegawai KPK tersebut juga diatur dalam peraturan Panglima TNI.
Sehingga, jika BKN ingin mengumumkan hasilnya kepada masyarakat luas maka harus mendapat izin dari pemilik dalam hal ini Dinas Psikologi TNI AD. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
