Network
GALAJABAR - Penolakan terhadap gagasan masa jabatan presiden tiga periode kini muncul dari pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Melalui akun Twitter pribadinya @ReflyHZ, ia dengan gamblang menyatakan kampanye penolakan masa jabatan presiden tiga periode yang digaungkan pengamat politik Muhammad Qodari, akhir-akhir ini.
Refly Harun juga menegaskan bahwa dirinya menolak gagasan bersatunya Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atau JokPro.
Baca Juga: Jabar dan Jogja Tak Lockdown Karena Minim Anggaran, Rizal Ramli: Jokowi Malah Fokus Urusi Proyek, Payah!
"Saya mau kampanye tolak 3 periode dan tolak JokPro 2014!!!," tulis Refly Harun dalam cuitannya dikutip Galajabar Selasa, 22 Juni 2021.
Ia mengatakan bahwa kampanye tersebut adalah sah dan konstitusional, bahkan ia mengajak pengikutnya untuk mengikuti kampanye tersebut.
"Sah, konstitusional. Ayo siapa yang dukung comment, retweet dan like!!. Salah sehat semuanya," tegas Refly.
Baca Juga: Bantah Sang Bunda Miliki Utang Rp400 Juta, Atta Halilintar: Nggak Mungkin Orangtuaku Kayak Gitu!
Seperti diketahui, wacana masa jabatan Presiden tiga periode atau tepatnya Jokowi tiga periode kembali mencuat baru-baru ini.
Hal itu seiring dengan dibentuknya Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (JokPro).
Bahkan, komunitas tersebut telah meresmikan Sekretariat Nasional (Seknas) JokPro pada Sabtu, 19 Juni 2021 yang lalu.
Salah satu penggagas JokPro yang juga merupakan penasihat komunitas tersebut, Muhammad Qodari dalam keterangan terbarunya menyatakan bahwa gerakan tersbut bakal mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pemkot Cimahi Hapus Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
"Kita bicara sama rakyat. Nanti kalau rakyat sudah mendukung, partai pasti ikut. Politician go where the voters are," kata Qodari Senin, 21 Juni 2021 kemarin.
Padahal, sejak isu itu kembali mencuat, penolakan terus bergulir terlebih dengan wacana menjadikan Jokowi tiga periode.
penolakan itu tidak hanya datang dari kalangan oposisi, partai politik pendukung pemerintah pun menyuarakan hal yang sama. (Penulis: Rizwan Suandi)***
