Network
GALAJABAR - Usai Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro menarik perhatian karena diketahui rangkap jabatan di salah satu Bank BUMN yaitu BRI, kini terbaru Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dikabarkan diangkat menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikabarkan diangkat menjadi Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
Terkait pengangkatan dirinya menjadi Komisaris PT BKI, Indra Iskandar baru-baru ini telah mengonfirmasi terkait kabar tersebut.
Baca Juga: Statuta UI Direvisi, Video Lawas Jokowi Melarang Rangkap Jabatan Viral di Media Sosial
Indra mengatakan bahwa sebagai Sekjen DPR RI maupun sebagai Komisaris BUMN merupakan tugas negara yang harus tetap dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab.
"Prinsipnya apa pun tugas negara, saya selalu siap," kata Indra dikutip dari Antara Rabu, 21 Juli 2021.
Namun demikian kata Indra, dirinya mengaku belum menerima secara tertulis keputusan resmi terkait pengangkatan dirinya menjadi Komisaris PT BKI.
"Saya belum terima (keputusan menjadi Komisaris PT BKI) yang tertulis. Namun penugasan apa pun dari negara harus dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Unggah Poster Moeldoko-Jhoni Allen 'Berbendera' Demokrat, Pakar: Ucapan Selamat Iduladha Abal-
Indra mengatakan bahwa pada prinsipnya semua amanah yang diberikan negara harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sebelumnya, terkait rangkap jabatan Sekjen DPR RI, banyak pihak melontarkan kritik.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) misalnya yang menyesalkan penunjukkan Indra sebagai Komisaris BUMN.
Peneliti Formappi, Lucius Karus menyebut bahwa penunjukan Indra Iskandar sebagai Komisaris BUMN Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) merupakan langkah mundur pemerintah di tengah upaya memastikan tata kelola perusahaan maupun pemerintahan yang bersih saat ini.
Baca Juga: Gunakan Hijab Warna Marun, Cinta Laura Tuai Pujian Warganet: Masya Allah, Beauty Inside and Outside
"Bagaimana pemerintah dan BUMN membuktikan keseriusan untuk menangkal praktik-praktik menyimpang jika mereka selalu saja membuka celah bagi terjadinya penyimpangan tersebut?" kata Lucius Selasa, 20 Juli 2021 kemarin.
Dengan demikian ia mendesak agar DPR RI mengambil tindakan agar tidak terkesan DPR terlibat dalam dalam memuluskan rangkap jabatan tersebut.***
