Network
GALAJABAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan karena pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya hanya mendorong amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), yang dulu dikenal sebagai GBHN.
Sumpah jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dilantik untuk kedua kalinya dijadikan alasan PDIP untuk membantah wacana tersebut.
Baca Juga: Objek Wisata Belum Diperbolehkan Buka, Dago Dream Park Hanya Mengandalkan Restoran
Hasto menjelaskan, PDIP dan Jokowi tidak menginginkan jabatan presiden tiga periode maupun diperpanjang.
Dia juga menyingung soal sumpah Jokowi saat menjabat sebagai presiden.
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya,” ujarnya Sabtu, 18 September 2021.
Namun, dalam kacamata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan Hasto tersebut sarat akan makna politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baginya, wajar jika PDIP menolak tegas wacana tersebut.
