Network
GALAJABAR– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawainya yang dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021 mendatang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sontak menyoroti tanggal pemecatan tersebut.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menilai, pemilihan tanggal tersebut bisa menimbulkan imajinasi ihwal sejarah Indonesia.
Baca Juga: Bongkar Gaji Anggota DPR RI, Fahri Hamzah: Masih Banyak Dana Lainnya, Dapet Dollar!
Selain itu, tanggal tersebut bisa memunculkan stigma bagi 56 pegawai KPK yang dipecat.
Mengingat, 30 September merupakan hari bersejarah sebagai hari G30SPKI alias Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1965.
Sementara pegawai KPK termasuk Novel Baswedan akan dipecat pada 30 September 2021. Hal ini lah yang menjadi sorotan Komnas HAM.
“Kalau tadi bangun imajinasi soal masa lalu Republik Indonesia, itu kan ada stigma soal 1965 soal PKI, soal komunisme. Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya negara ini,” ujar Choirul dalam diskusi daring bersama ICW Minggu, 19 September 2021.
Bagi Choirul, pemunculan stigma tersebut bisa berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri.
