Network
GALAJABAR – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan, agenda penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak seperti yang diharapkan.
Oleh karena itu, ICW menilai presiden telah gagal menjadi panglima besar dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
ICW lalu membeberkan tiga hal di balik penilaiannya terhadap Jokowi terkait pemberantasan korupsi.
Pertama, kebijakan politik revisi UU KPK dan terpilihnya komisioner KPK bermasalah serta pemecatan terhadap puluhan pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dianggap ugal-ugalan.
Baca Juga: Masih Hangat, Kode Redeem FF 10 Desember 2021, REWARD FF: M1887 Rapper Underworld
“Mencerminkan bukti pelemahan antikorupsi, alih-alih penguatan,” kata ICW dalam keterangan tertulis dilansir Galajabar, Kamis, 9 Desember 2021.
Anehnya, lanjut ICW, presiden tidak mengambil tindakan apa pun terkait permasalahan tersebut.
“Bisa dikatakan, Presiden gagal menjadi panglima besar dalam agenda pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Kegagalan kedua adalah meredupnya kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Hal itu setidaknya dapat dipotret dari politik legislasi nasional.
