Network
GALAJABAR - Presiden Joko Widodo disebut ruwet oleh pegiat media sosial Christ Wamea terkait perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Sebelumnya diketahui bahwa telah terjadi banjir di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur pada 17 Desember 2021.
Banjir tersebut dikarenakan hujan yang terus menerus terjadi mulai pada pukul 14.00 WITA, selain itu terjadi pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WITA.
Sementara PPU sendiri merupakan lokasi yang ditargetkan akan untuk membangun ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.
Mengetahui hal tersebut, pegiat media sosial Christ Wamea menyindir Jokowi yang memindahkan ibu kota Indonesia dengan tujuan menghindari pemasalahan yang sejak lama sudah terjadi di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir.
Pendapat Christ Wamea itu disampaikan olehnya melalui akun media sosial Twitter miliknya @PutraWadapi pada Sabtu, 18 Desember 2021.
"Mau menghindar banjir Jakarta ternyata ibu kota baru juga langganan banjir. Pemimpin ruwet," katanya dikutip Galajabar dari akun Twitter miliknya.
Sementara, diketahui sebanyak 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.
101 rumah yang terdampak banjir ada di Desa Bukit Raya 56 rumah yang tersebar di tiga RT, yakni RT 01 terdapat 37 rumah, RT 02 ada 17 rumah, dan di RT 06 terdapat 2 rumah.
Kemudian di Desa Sukaraja ada sekitar 5 rumah, yakni di RT 01, sedangkan di RT 25 genangan air hanya sampai di halaman rumah warga.
Lalu di Kelurahan Sepaku tercatat ada 40 rumah yang terdampak, yakni di RT 07 ada 3 rumah, RT 06 sebanyak 24 rumah, RT 05 terdapat 10 rumah, RT 04 ada 3 rumah, dan satu mushala.
Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota Negara masih menjadi perbincangan dan perdebatan karena beberapa pihak menganggap tidak perlu memindahkan ibu kota.
Presiden Jokowi pun mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara dikarenakan untuk menghindari masalah kemacetan dan banjir yang ada di Jakarta.
Namun, alasan tersebut justru dinilai jika pemerintah lari dari masalah, dan bukan menyelesaikan masalah yang ada dan terjadi sejak lama.
Selain itu, tidak sedikit pihak yang menolak rencana pembangunan ibu kota baru tersebut dengan berbagai perhitungan risiko, salah satunya yaitu mengenai pembiayaan yang merupakan aspek vital dalam proyek konstruksi.***
