Network
GALAJABAR - Akhir-akhir ini, nama politikus PDIP, Arteria Dahlan menjadi perbincangan publik.
Hal ini bermula dari permintaannya kepada Jaksa Agung untuk mencopot jabatan kepala kejaksaan tinggi (kejati) yang memakai bahasa Sunda dalam rapat kerja.
Alih-alih mendapat dukungan, Arteria Dahlan justru 'diserang' oleh masyarakat Sunda.
Diketahui, Arteria Dahlan mengeluarkan pernyataan yang dinilai tak biasa sehingga menimbulkan sorotan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Omicron Belum Tunjukkan Gejala Khusus, Jubir Satgas Covid-19 Minta Kelompok Ini Waspada Karena Rentan Tertular
Adapun pernyataan Arteria Dahlan soal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) harus dipecat karena memakai bahasa Sunda saat rapat.
Mendapat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya Arteria Dahlan resmi menyampaikan permintaan maafnya kepada msyarakat Sunda.
Meski telah menyampaikan permintaan maaf, namun rupanya buntut dari kasus yang menimpa Arteria Dahlan masih panjang.
Pasalnya, belum lama ini Dedi Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI memberikan pandangannya.
Dedi Mulyadi merasa bahwa penggunaan bahasa Sunda oleh kajati yang disinggung oleh Arteria Dahlan dalam agenda rapat tidak perlu dipermasalahkan, selama peserta rapat mengerti dengan bahasanya.
Baca Juga: Usai Larang Pakai Bahasa Sunda, Arteria Dahlan Minta Maaf, Cholil Nafis: Kalau Tak Ngerti, Diam Saja!
"Wajar saja dilakukan selama yang diajak rapat, yang diajak diskusi mengerti bahasa daerah yang digunakan sebagai media dialog pada waktu itu," kata Dedi Mulyadi dilansr Galajabar dari Antara pada Jumat 21 Januari 2022.
Menurut Dedi Mulyadi, penggunaan bahasa daerah yang digunakan dalam agenda rapat merupakan hal yang wajar.
Dikatakan Dedi Mulyadi menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan masih menjadi bupati, dirinya menggunakan bahasa Sunda pada saat berkomunikasi dengan masyarakat Purwakarta maupun pada saat rapat.
Tak berhenti di situ, Dedi Mulyadi juga menyebut bahwa kepala daerah di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatannya.
Baca Juga: Isu Prabowo-Jokowi di 2024, Amien Rais Tolak Mentah-mentah: Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu!
"Saya lihat di Jawa Tengah, ternyata bupati, wali kota, dan gubernur sering menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan kesehariannya," ucapnya.
"Ini adalah bagian dari kita dalam menjaga dialektika bahasa sebagai keragaman Indonesia," sambungnya.
Ia bahkan mengaku saat memimpin rapat di DPR RI, dirinya sering menggunakan bahasa Sunda untuk mencairkan suasana.
"Justru itu malah membuat suasana rapat rileks, tidak tegang sehingga apa yang ada di pikiran kita, gagasan kita bisa tercurahkan," katanya.
Baca Juga: Antam dan UBS Melonjak Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Januari 2022
"Lama-lama anggota yang rapat sedikit banyak mendapat kosakata baru bahasa Sunda yang dimengerti," tambahnya.
Sehingga, Dedi Mulyadi merasa bahwa penggunaan bahasa daerah dalam agenda rapat bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan.
"Jadi bagi saya tidak ada problem apa pun orang mau menggunakan bahasa daerah mana pun di Nusantara ini, selama itu bisa dipahami peserta rapat atau acara yang kita pimpin," katanya.***
