Network
Lebih lanjut, presiden yang menjabat sejak tahun 2004-2014 ini menyinggung bahwa dalam negara demokrasi, sebuah kekuasaan pemerintah harus tetap dikontrol.
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Jauh Lebih Unggul dari Ganjar Pranowo: Mirip Jokowi di 2014 dan SBY di 2004
Dia mengulas tentang bentuk kontrol kekuasaan adalah diterapkannya konsep trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Siapa yang mengecek power, ada check and balances dalam trias politika. Checks and Balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin,” jelasnya.
SBY memaparkan, kontrol masyarakat terhadap pemerintahan adalah sistem politik yang indah.
Sebab, dengan kontrol masyarakat, seorang pemimpin tidak akan berjalan di jalan yang salah.
“Dengan kontrol dari rakyat, aktivis, civil society karena biasanya pemimpin tidak akan salah jalan dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan rakyat,” ungkapnya.
“Semuanya for the sake of people interest (untuk kepentingan rakyat),” tandasnya.
Sebagai infomasi, Dipo dipercaya oleh SBY menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Berkembang (Developing Countries) 8 atau D-8 pada tahun 2006, yang bermarkas di Istanbul, Turki. ***
