GALAJABAR - Selama hampir sejam Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan memeriksa setiap detail bangunan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat dari mulai lantai dasar hingga lantai atas, Rabu 1 September 2021.
Inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Gedung DPRD di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah yang mangkrak selama lebih setahun itu dilakukan Hengki untuk melihat langsung kondisinya.
Selama sidak didampingi Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda. KBB Maman Sulaeman. Serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Adang Rachmat Syafaat.
Baca Juga: Kandang Ayam Tak Layak Pakai Direvitalisasi, Bupati Bandung: Upaya Bangkitkan Usaha Ternak
Ia mengaku dirinya cukup puas dengan bangunan yang sudah terbangun, dan menegaskan jika pembangunannya harus dituntaskan tahun ini.
"Sebisa mungkin, pembangunan gedung DPRD ini harus selesai akhir tahun ini," kata Hengki.
Ia menambahkan, terkait kebutuhan anggaran penyelesaian pembangunan yang diperkirakan sekitar Rp40-50 miliar lagi, sudah menginstruksikan ke TAPD guna menyiapkan di APBD Perubahan.
Selain itu juga tetap meminta bantuan ke Pemprov Jabar melalui gubernur untuk menurunkan anggaran juga.
Baca Juga: Borok Komedian Kiwil Diungkap Mantan Istri, Rohimah Beberkan Cerita Memilukan
"Sekalipun anggaran di APBD terbatas, tapi kita upayakan untuk dialokasikan. Sambil juga menunggu adanya bantuan dari Pemprov Jabar," ucapnya.
Di tempat yang sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bandung Barat Maman Sulaiman mengakui jika pembiayaan tahun jamak pembangunan gedung DPRD KBB akhir tahun 2021 berakhir.
"Pembangunan Gedung DPRD ini berdasarkan perencanaan membutuhkan biaya Rp142 miliar dan tahun ini selesai. Makanya anggaran untuk menyelesaikan sisa pekerjaan terus diupayakan dari APBD perubahan dan bantuan gubernur," kata Maman.
Baca Juga: Haramkan Pinjol, Ketua MUI: Pinjol Konotasinya Renterir Sehingga Membuat Kehidupan Benjol!
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, berdasarkan kontrak pembangunan gedung DPRD tersebut harus selesai di tahun 2021. Namun melihat kondisi saat ini dan keterbatasan anggaran penyelesaian yang ada, pihaknya pesimistis target tersebut tercapai.
"Pembangunan gedung DPRD itu membutuhkan biaya Rp142 miliar. Jika beres, maka kegiatan rapat pembahasan perda atau paripurna yang selama ini kerap dilakukan di hotel, bisa dihapuskan sehingga menghemat anggaran," kata Iwan.***