Network
Upaya ini dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi udara, di mana masyarakat diajak untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Namun menurutnya, tentu harus ada angkutan umum yang memiliki daya saing yang tinggi.
Baca Juga: Mencabut Lampiran Miras, Jokowi Menuai Apresiasi Gus Miftah sampai Ketua MUI
"Dalam skemanya nanti ada sosialisasi, dan bagaimana solusi terhadap angkutan eksisting. Tentu ini butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Tapi intinya program ini untuk meningkatkan pelayanan dan berujung pada kesejahteraan masyarakat, dan ini program nasional yang kita harus dukung bersama," jelas Zeis Zultaqawa.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Angkutan Jalan Kemenhub RI Ahmad Yani mengatakan, program itu sudah dirancang pihaknya beberapa tahun lalu bersama Pemprov Jabar.
Setelah MoU ditandatangani, tahap selanjutnya yaitu persiapan untuk menyusun timeline, detil pelaksanaan, dan tahun 2023 program sudah bisa berjalan.
Baca Juga: Maret Terakhir Bantuan Token Listrik Gratis PLN, Simak Cara Mendapatkan Bantuannya!
"Ini apresiasi kami kepada Jabar, untuk memperbaiki sistem angkutan umum secara keseluruhan berbasis jalan. BRT segala macam yang sudah disiapkan dan dikembangkan oleh Jabar, saya yakin akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem transportasi secara menyeluruh di khususnya di wilayah cekungan bandung ini," ujar Ahmad Yani.
Sementara itu Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, 5 kabupaten kota di wilayah cekungan Bandung saat ini berpenduduk hampir 10 juta jiwa. Untuk itu transportasinya harus dikelola bersama, karena batas administratif kelima wilayah itu sulit dibedakan.
"Melihat dari sistem pendanaannya, tidak bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Support utama dari Kemenhub melalui World Bank, dengan nilai investasi di infrastrukturnya kurang lebih 1,1 triliun," tukas Setiawan.***
