Network
GALAJABAR - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Bandung Asep Sukmana menandatangani nota kesepakatan (MoU) Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT).
MoU tersebut merupakan tonggak sejarah pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal, khususnya di Kabupaten Bandung.
Penandatanganan dilakukan bersama 4 kepala daerah lainnya di wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Bandung Barat.
"Tolok ukur kemajuan suatu daerah, wilayah atau negara, itu bisa dilihat dari bagaimana pelayanan public transport nya," terang Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/BRT Kawasan Cekungan Bandung di Hotel Marriot Kota Bandung, Selasa 2 Februari 2021.
Kabupaten Bandung sebagai bagian terbesar dari metro Bandung Raya, tuturnya, mempunyai peran sangat besar. Hal itu dilihat dari jumlah penduduk yang cukup banyak dan juga pergerakan masyarakat yang cukup tinggi.
"Sesuai dengan IKD (Indikator Kinerja Daerah) Kabupaten Bandung, yaitu peningkatan moda share, maka momentum hari ini sangat penting. Karena akan menjadi rangkaian perwujudan angkutan berbasis massal yaitu BRT," tutur Kadishub.
Baca Juga: Di Cianjur Muncul Klaster Baru, Mahasiswa dan Santri Terpapar Covid-19
Program pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) ini, lanjutnya, berawal dari inisiasi Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang kemudian diangkat menjadi program nasional.
"Dari rute-rute BRT ini, di Kabupaten Bandung bisa lebih intensif. Kita perjuangkan sekitar 5 jalur untuk mendapat program BTS (By The Service). Artinya nanti layanan bis dengan head way 5 - 10 menit sekali ini, akan melayani pergerakan orang dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung secara gratis," tambahnya pula.
