Network
GALAJABAR- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) turut mendukung program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), agar cepat bangkit untuk menjalankan usahanya. Hal itu sebagai upaya Pemkot Cimahi dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebagai persiapan, dilakukan Forum Group Disscusion (FGD) Pemulihan Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Kota Cimahi yang berlangsung di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupatan Bandung Barat, Jumat 8 April 2021
"Tadi kita melaksanakan rapat FGD berserta tim pemuluhan ekonomi daerah Kota Cimahi untuk merencanakan atau membicarakan kegiatan, yaitu pemulihan ekonomi daerah yang ada di Kota Cimahi Tahun 2021 maupun tahun 2022. Kita menggandeng dari beberapa unsur, yaitu dari Pemkot Cimahi, Kadin, dari industri, Unjani, semua kita libatkan termasuk komunitas yang lain. Semua kita ikutkan untuk berembuk bagaimana pemulihan ekonomi daerah tahun 2021 maupun 2022. Mudaha-mudahan membuahkan hasil untuk pemulihan ekonomi Cimahi," ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Baca Juga: Maklumi Pemerintah yang Impor Elektronik, Fahri Hamzah: Tapi Jangan Impor Beras Garam dan Kedelai Dong
Dijelaskannya, salah satu dalam mendukung percepatan PEN adalah program pemberdayaan UMKM, yang dilakukan Disdagkoperin Kota Cimahi, bagaimana mengangkat UMKM yang ada di Kota Cimahi bisa bangkit kembali, memproduksi ataupun memasarkan produksinya, baik itu di dalam maupun di luar Kota Cimahi, serta luar negeri
Menurut Ngatiyana, salah satu strategi yang dilakukan dalam mendukung program pemberdayaan UMKM adalah menjalankan usaha melalui pemasaran dan penjualan secara online, dimana hal ini telah didorong untuk diterapkan sampai dengan tingkat kelurahan.
"Wujud dari strategi ini adalah melalui pelaksanaan kegiatan yang bertemakan pelatihan pemasaran dan penjualan secara online. Bagi UMKM di Kota Cimahi dilaksanakan di tingkat kelurahan pada bulan Agustus, September dan Oktober 2020 lalu, yang dilaksanakan di Kelurahan Cibeber, Padasuka, Citeureup dan di tingkat Kota Cimahi dengan kerjasama dengan Baznas Kota Cimahi," ungkap Ngatiyana.
Baca Juga: Pengambilalihan TMII oleh Pemerintah, Said Didu Lihat Ada Upaya Pencitraan: Biasa saja, Sekjen PDIP Berlebihan
Selain itu, lanjut Ngatiyana, Pemkot Cimahi juga telah merintis pendirian gerai produk UMKM di Kelurahan Cibeureum melalui kerjasama dengan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama atau kemitraan antara UMKM Kota Cimahi dengan penyedia permodalan, seperti Bank dan BUMN, yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga UMKM Kota Cimahi dapat mengakses permodalan dari lembaga-lembaga tersebut.
"Pendirian gerai UMKM ini juga ditujukan untuk meningkatkan kerjasama atau kemitraan antara UMKM yang satu, dengan UMKM yang lainnya di Kota Cimahi, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dibanding produk-produk lainnya di pasar dalam dan luar negeri," terangnya.
Disamping itu, Pemkot Cimahi juga telah berupaya memberikan berbagai solusi terhadap permasalahan yang dialami para pelaku UMKM, salah satunya melalui pelatihan, kompetisi inovasi, lomba dan pendampingan kepada para pekerja yang bergerak di kelompok UMKM yang terdampak Covid-19 berdasarkan unit kompetensinya masing-masing, yang kemudian diramu kedalam sebuah event bernama Cimahi Small Business Innovation (CSBI) Competition, yang puncaknya diakhiri dengan pengumuman para pemenangnya melalui kegiatan malam anugerah kompetisi kelompok usaha mikro produktif dan inovatif pada 5 desember 2020 lalu.
Baca Juga: Bikin Tercengang! 5 Komunitas Ini Paling Unik di Dunia, No 3 dan 5 Tidak Lazim
"Sedangkan untuk tahun 2021 sendiri, ada beberapa rencana aksi yang akan dijalankan oleh Disdagkoperin terkait dengan pengembangan UMKM, diantaranya yaitu pendampingan 76 kelompok juara CSBI, 1 koordinator dan 8 pendamping. Fasilitasi perijinan dan standarisasi produk UMKM, 285 uji nutrisi, 50 halal, 83 haki, 100 label atau kemasan," beber Ngatiyana.
Rencana aksi lainnya yakni, inkubasi bisnis, yang mencakup sarana prasara, pra inkubasi, pendampingan, pelatihan, promosi pemasaran dan kemitraan dengan jumlah peserta 75 tenant.
Pendampingan digitalisasi koperasi, untuk memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa, gebyar kemitraan, fasilitasi perijinan industri, fasilitasi sarana prasarana perdagangan dan virtual expo, fasilitasi export import, operasi pasar murah bahan produk UKM, pameran produk unggulan,
fasilitasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 untuk 44 ribu pelaku usaha Kota Cimahi.
Baca Juga: Tak Ada Ruang Digital dalam List yang Wajib Bayar Royalti Lagu, Iwan Fals: Padahal Penting tuh
"Melalui FGD pemulihan ekonomi KPED Kota Cimahi, saya harapkan rencana aksi akan dijalankan oleh Pemkot Cimahi melalui Disdagkoperin dapat dikembangkan lagi, dan didukung oleh l rencana aksi yang di tetapkan oleh bidang-bidang lain di KPED," tuturnya.
"Kami berharap kerjasama antara para pelaku usaha, institusi perbankan, organisasi pengusaha dan pemerintah dapat terus berjalan, sehingga terjadi sinergi dalam upaya bersama melakukan percepatan ekonomi nasional khususnya di Kota Cimahi," sambung Ngatiyana.***
