Network
GALAJABAR - Percepatan pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT) dibutuhkan kepedulian dari berbagai pihak maupun unsur di lingkungan Pemkab Bandung, baik eksekutif maupun legislatif.
"Jangan sampai mereka tidak respon atau mengabaikan terhadap aspirasi masyarakat yang sudah melaksanakan musyawarah desa (musdes) di 110 desa wilayah timur Kabupaten Bandung," kata anggota Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) Kabupaten Bandung Asep Juarsa kepada galajabar di Ibun, Jumat 16 April 2021.
Selama ini, Ia mendapat kabar dari berbagai pihak bahwa masyarakat mulai bertanya terkait aspirasi yang sudah disampaikannya melalui pelaksanaan musdes tersebut.
Dalam pelaksanaan musdes itu, masyarakat yang hadir memberikan dukungan dan persetujuan pembentukan CDOB KBT.
"Sampai saat ini, kami belum melihat ada langkah kongkrit yang dilaksanakan Pemkab Bandung terkait tahapan pelaksanaan percepatan pemekaran KBT. Baru ada langkah kongkrit, jika pihak Pemkab Bandung mengusulkan pembentukan CDOB KBT itu ke Provinsi Jabar, untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Sampai saat ini, usulan itu belum pernah terjadi dan terkesan aspirasi masyarakat kurang direspon," tuturnya.
Asep menuturkan, jika ada langkah kongkrit yang sudah dilakukan Pemkab Bandung, ada bentuk informasi yang diterima oleh PMBT sebagai fasilitator dalam wacana pembentukan CDOB KBT tersebut.
"Sampai saat ini belum ada informasi sejauh mana tahapan yang sudah dilakukan Pemkab Bandung untuk percepatan pemekaran CDOB KBT tersebut," katanya.
Ia berharap untuk percepatan pembentukan CDOB KBT itu, ada agenda kerja yang khusus menyikapi tahapan tersebut dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Selain itu ada pembentukan panja atau panitia kerja yang berkaitan dengan percepatan pembentukan CDOB KBT.
"Sebenarnya, kita membutuhkan ada kejelasan terkait aspirasi masyarakat. Jika aspirasi masyarakat itu diterima oleh berbagai unsur di Pemkab Bandung ada penjelasan kepada masyarakat sebagai tindaklanjut dari aspirasi tersebut. Sebaliknya, jika tidak diterima juga harus ada penjelasan, jangan sampai warga bertanya-tanya bagaimana kelanjutan musdes yang sudah dilaksanakan di 110 desa," ungkapnya.
Ia tidak berharap bahwa wacana pembentukan KBT hanya untuk menjadi bumbu atau kepentingan politik pada saat jelang Pilkada maupun Pemilu saja.
"Kalau isu pemekaran KBT hanya dijadikan bumbu politik saja, sepertinya orang yang berjanji untuk mendukung pembentukan atau pemekaran KBT seperti merasa tidak berdosa. Bahkan ada di antara mereka yang berjanji untuk mendukung pembentukan KBT," katanya.
Terkait dengan belum adanya kejelasan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musdes di 110 desa di wilayah timur Kabupaten Bandung itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan partai politik di Kabupaten Bandung.
"Dengan harapan bisa memperkuat dan memberikan dorongan atau dukungan wacana pembentukan CDOB KBT. Termasuk berharap mendapat dukungan serius dari kalangan anggota dewan untuk sama-sama dengan kalangan eksekutif fokus pada tahapan persiapan pembuatan usulan pembentukan CDOB KBT ke Provinsi Jabar," tuturnya.
Asep menuturkan yang sudah lebih awal diusulkan Provinsi Jabar itu, yakni CDOB Kabupaten Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Kabupaten Bogor Barat. Bahkan saat ini, di beberapa daerah dikabarkan akan segera menyusul untuk mengusulkan pembentukan CDOB.
"Sementara kita, KBT yang sudah belasan tahun disuarakan oleh berbagai pihak, belum kunjung ada langkah kongkrit membuat usulan dari Pemkab Bandung ke Provinsi Jabar. Sepertinya banyak pihak yang tidak respon dengan apa yang diharapkan masyarakat melalui pelaksanaan musdes tersebut," katanya.***
Ket foto
Asep Juarsa
