Network
GALAJABAR - Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyatakan bahwa akan memprioritaskan tiga jabatan untuk diisi pejabat definitif, yakni posisi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Sejauh ini Bupati Bandung masih menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelaksanaan open bidding untuk mengisi tiga jabatan tersebut dan jabatan lainnya yang kosong.
"Yang kami prioritaskan tiga jabatan dulu, yang lainnya menyusul. Apalagi untuk posisi Sekda, karena yang sekarang masih dijabat oleh Plt," kata Dadang, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Cucun Syamsurijal: Larangan Mudik Idulfitri 1442 H Menimbulkan Kontroversi
Menyoroti hal tersebut, pengamat pemerintahan, Djamu Kertabudi mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (3) secara singkat berbunyi "Kepala daerah yang akan melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri."
"Karena itu saya memberi saran dan masukan kepada bupati baru, bahwa penggantian jabatan ini harus menjadi prioritas utama masuk dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung baru," ujar Djamu melalui pesan singkat, Sabtu 8 Mei 2021.
Dikatakan Djamu, terlebih kondisi eksisting menunjukkan terdapat ratusan kekosongan jabatan termasuk jabatan strategis Sekda. Saat ini beredar kabar Mendagri telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Bandung untuk rekrutmen pengisian jabatan yang masih kosong.
"Demikian strategisnya jabatan ini (Sekda) sehingga harus melalui tahapan mekanisme berjenjang. Bupati Bandung secara resmi telah mengumumkan rencana pengisian kekosongan jabatan Sekda ini berikut jabatan lainnya. Tanggapan publik tampak responsif," kata Djamu.
Menurutnya ini merupakan fenomena baru yang harus ditumbuhkembangkan. Karena peran sosial kontrol dalam penyelenggaran pemerintahan daerah tidak hanya ditujukan kepada Kepala Daerah dan DPRD semata. Akan tetapi publik perlu dihadirkan untuk menilai kinerja ASN dalam kiprahnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
