Network
GALAJABAR - Adanya pelarangan mudik saat libur Lebaran 2021 berpengaruh besar terhadap para pelaku usaha jasa wisata di kawasan objek wisata Bandung Selatan.
Pembatalan dan penjadwalan ulang, terpaksa dilakukan oleh para calon wisatawan yang kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Bandung itu.
"Sebenarnya bukan tidak ada pemesanan yah. Bahkan calon wisatawan yang pesan tempat itu banyak yang sudah dilakukan sejak tujuh bulan lalu. Namun karena adanya pelarangan mudik disertai adanya penyekatan, jadinya banyak yang menjadwalkan ulang, dan kami berikan kesempatan sampai dengan 23 Desember mendatang," kata pengelola objek wisata Glamping Lakeside Situ Kecamatan Rancabali, Marcelinus, saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu 8 Mei 2021.
Baca Juga: Sudah 'Bikin Malu' Jokowi Gegara Pidato Bipang, Fadli Zon Sarankan Fadjroel Rachman Minta Maaf
Dikatakan Marcel, sebagian diantaranya para calon wisatawan ini belum mengajukan penjadwalan ulang. Mungkin, mereka tetap pada rencana semula untuk berlibur di kawasan wisata alam Bandung Selatan pada musim libur lebaran tahun ini.
"Untungnya untuk kunjungan wisata atau pergerakan antar daerah di wilayah Bandung Raya kecuali Lembang tidak dilarang. Jadi kami lebih mengandalkan wisatawan lokal, namun tentunya kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diantaranya calon pengunjung harus menjalani tes swab," ungkapnya.
Hal senada dikatakan oleh pengelola pemandian air panas dan resort MT Higland di Rancabali, Dede Badru Munir. Karena masih dalam masa pandemi kemudian bulan puasa, objek wisata yang dikelolanya cenderung sepi pengunjung.
Bahkan, kata Dede, calon wisatawan yang biasanya datang saat musim libur lebaran pun sekarang tak ada. Biasanya, calon wisatawan yang hendak berlibur saat libur lebaran di resort tersebut, melakukan pemesanan beberapa bulan sebelumnya.
"Sebenarnya animo masyarakat untuk berwisata itu cukup tinggi. Namun karena ada aturan pelarangan, banyak yang mengurungkan niat bepergian keluar daerah, termasuk ke objek wisata. Hal ini tentu sangat merugikan untuk kami para pelaku usaha jasa wisata. Tapi karena ini sudah menjadi aturan pemerintah dan untuk kebaikan bersama, yah kami ikut saja," ungkap Dede.
