Network
GALAJABAR - Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana bersama jajaran melakukan pemantauan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Atas Baru dan Pasar Puri Cipageran, Rabu 7 Juni 2021.
Ngatiyana didampingi Asisten Administrasi Umum (Asminum) Setda Kota Cimahi Tata Wikanta, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi Hendra Gunawan, dan Camat Cimahi Utara Endang, pertama memantau Pasar Atas Baru di Jalan Kolonel Masturi, dilanjutkan ke Pasar Puri Cipageran. Kedua pasar tersebut masuk Kecamatan Cimahi Utara.
Di Pasar Puri Cipageran, Ngatiyana dan rombongan mendatangi satu per satu lapak pedagang, dan sesekali mengimbau pedagang dan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan.
Ngatiyana pun mengapresiasi para pedagang dan warga yang telah mematuhi aturan PPKM darurat ini. Ia membeberkan berdasarkan pantauan di dua pasar tersebut, masyarakat sudah patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Alhamdulillah hari ini kita memantau, khusunya di wilayah utara yaitu pasar atas dan pasar cipageran. Untuk pasar atas sendiri sudah kondusif sebenarnya, karena pengunjungnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Dan rata-rata menggunakan masker. Sarana prokes juga sudah disiapkan, seperti tempat cuci tangan. Petugas pemantau juga ada disana, yang akan menjaga jangan sampai terjadi kerumuman di pasar atas," terangnya.
Menurut Ngatiyana, penerapan protokol kesehatan juga terpantau di Pasar Puri Cipageran.
"Di pasar ini pedagangnya di sift jadi tidak sampai banyak, tidak sampai 50 persen. Jadi di sift, hari ini libur besok masuk, besoknya libur berikutnya masuk. Sehingga bisa dikenadalikan sampai saat ini. Dan semua prokes supaya dijalankan," tuturnya.
"Sehingga mudah-mudahan selama masyarakatnya disiplin, Insya Allah kita aman. Saya harap masyarakat selalu disiplin untuk menjaga dirinya sendiri, dan menjaga orang lain," ujar Ngatiyana menambahkan.
Pihaknya pun telah menginstruksikan petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk terus melakukan patroli, guna memantau semua pusat perbelanjaan, supermarket, pasar, kafe, restoran, PKL, di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Spoiler Tokyo Revengers Episode 14: Baji Bergabung dengan Valhalla, Kisaki Berencana Hancurkan Toman
"Termasuk kegiatan masyarakat yang berpotensi memicu kerumunan, restoran atau kafe di dalam pusat perbelanjaan masih boleh beroperasi, tetapi dilarang makan di tempat atau hanya melayani bawa pulangl hidangan," ujarnya.
Sebelumnya Plt. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana memimpin apel Evaluasi PPKM Darurat dengan petugas TNI/Polri, Satpol PP, Kejaksaan, Satgas Kota dan Kelurahan di Alun-alun Kota Cimahi, Rabu (7/7/2021).
"Pelaksanaan PPKM selama lima hari ini Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, baik yang tercatat di rumah sakit atupun dinas kesehatan. Dan mudah-mudahan bisa segera turun kasusnya," katanya.
Baca Juga: Dishub Kota Cimahi Klaim Penutupan Ruas Jalan Selama PPKM Darurat Mampu Menekan Kerumunan
Diakui Ngatiyana, selama PPKM Darurat ini masih ada pelanggaran namun sifatnya kecil.
"Ya paling tidak pakai masker, kita berikan tindakan secara sosial tapi kalau sudah mengenai operasional pasar modern dan lain sebagainya yang dilakukan sesuai larangan akan ditindak sidang pidana nanti," katanya.
Pihaknya menyebut, selama ini sanksi bagi pelanggar PPKM masih bersifat sanksi sosial. Setelah lima hari pelaksanaan PPKM Darurat, warga yang melanggar akan kena sanksi tipiring.
Baca Juga: Duo Yudhoyono: Ibas dan AHY Kompak Kritik Pemerintah Soal Penanganan Covid-19 di Tanah Air
"Bagi pelanggar, khusunya melanggar instruksi Menteri Dalam Negeri nomorb 15 tahun 2021 akan diberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik sanksi tipiring maupun sanksi pidana. Dan kebetulan petugas Kejari Cimahi ditugaskan di posko yang ada di alun-alun Kota Cimahi. Tugasnya adalah akan memberikan sidang langsung di lapangan, baik tipiring maupun pidana," ungkap Ngatiyana.***
