Network
GALAJABAR - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi VIII DPR RI mengaku kaget karena masih ada belasan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Bandung belum menerima bantuan sosial (bansos) melalui sejumlah program yang digulirkan pemerintah pusat.
Hal itu terungkap saat Kemensos dan Komisi VIII melakukan kunjungan ke Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, Jumat 27 Agustus 2021, dalam rangka memastikan penyaluran bansos kepada masyarakat.
Ketua Komisi Vlll DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam kunjungannnya kali ini ditemukan beberapa persoalan terutama pada proses pendistribusian bansos, diantaranya masih banyak kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang tertahan sehingga para KPM belum menerima hak atas bantuan-bantuan yang ada. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca Juga: Pastikan Penerapan Prokes, Ngatiyana Sidak Industri yang Menjalani Uji Coba 100 Persen Operasional
"Misalnya untuk PKH kira-kira masih ada 2300-an yang belum didistribusikan, yang kedua untuk kartu sembako (BPNT) ada sekitar 5000-an dan terakhir BST juga ada 5000-an yang belum didistribusikan atau istilahnya gagal salur kepada masyarakat," papar Ace kepada wartawan.
Ia meyebut ada beberapa penyebab bantuan sosial gagal salur. Seperti alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat. Ace pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segere diselesaikan karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.
Pihak Komisi Vlll ingin memastikan jalan keluar untuk persoalan tersebut, termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos sebagai mitra Kemensos dalam menyalurkan bansos.
"Jangan sampai misalnya bantuan sosial masih terhenti gara-gara ketidakjelasan alamat, penerimanya tidak tahu siapa dan itu tidak dilaporkan kepada kita semua, kami ingin semua memastikan bahwa bantuan sosial itu disalurkan," tegasnya.
