BKPSDM : Wajib Tidak Percaya kepada Orang yang Menjanjikan Bisa Meloloskan Tes CPNS dan PPPK

- 17 September 2021, 18:29 WIB
Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung H. Wawan A Ridwan saat menghadiri "Ngawangkong Bari Ngopi" di Gedung di Gedung Tourism Information Center  kawasan Gedong Budaya Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (19/9/2021).
Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung H. Wawan A Ridwan saat menghadiri "Ngawangkong Bari Ngopi" di Gedung di Gedung Tourism Information Center kawasan Gedong Budaya Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (19/9/2021). /Engkos Kosasih/Galajabar/
GALAJABAR - Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung, H. Wawan A  Ridwan mengingatkan kepada para peserta yang ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)  dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), wajib tidak percaya kepada orang-orang  atau oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah atau dari BKPSDM yang menjanjikan bisa meloloskan dalam seleksi tersebut. 
 
"Itu merupakan tindakan keliru yang mengaku bisa meloloskan dan membantu meloloskan tes CPNS dan PPPK. Yang menemukan dan mengetahui kejadian itu sepatutnya untuk melaporkannya kepada BKPSDM supaya masyarakat tak dirugikan," tegas Wawan saat menjadi narasumber pada kegiatan rutin "Ngawangkong Bari Ngopi" di Gedung Tourism Information Center  kawasan Gedong Budaya Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat  19 September 2021.
 
Ada indikasi oknum yang menjanjikan bisa meloloskan peserta tes seleksi CPNS maupun PPPK itu, Wawan menegaskan, itu merupakan penyakit-penyakit yang biasa muncul saat ada tes CPNS dan PPPK.
 
 
Selalu ada orang atau oknum-oknum yang sengaja ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 
 
"Saya mohon kesadaran dari masyarakat semua, karena  sekarang tes CPNS sudah dalam posisi menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk mengotak-ngatik hasil atau nilai tes PNS maupun PPPK. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa meluluskan seseorang peserta seleksi PPPK atau CPNS, saya kira itu wajib hukumnya tidak percaya," katanya.
 
Wawan menerangkan, formasi yang dibuka di Kabupaten Bandung sebanyak 2.543 kursi terdiri dari CPNS 492 (394 tenaga kesehatan, 98 tenaga teknis) dan 10 orang formasi disabilitas. Sedangkan PPPK 2.052 terdiri dari 1.715 PPPK guru dan 336 PPPK non guru (tenaga kesehatan). 
 
 
Wawan menilai, dari berbagai kota dan kabupaten yang melaksanakan tes CPNS dan PPPK serentak di Indonesia, tes CPNS dan PPPK di Kabupaten Bandung paling banyak diminati oleh para pendaftar atau peserta. 
 
"Masuk 10 besar di kementerian atau lembaga yang ada di  Indonesia. Peminatnya hampir 20.000 orang, tapi setelah seleksi yang lolos 2.543 orang," katanya.
 
Ia mengatakan, dengan banyaknya pendaftar test CPNS/PPPK di Kabupaten Bandung memberikan nilai dan kondisi positif bagi daerah.
 
 
"Itu mungkin karena kinerja pegawainya di lingkungan Pemkab Bandung, iklim investasi, pelayanan pemerintahnya  mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
 
Wawan mengatakan, dibandingkan tahun lalu pada 2020, pendaftar  CPNS mencapai 15.000 dan lolos seleksi administrasi sekitar 9.000 orang. 
 
"Seleksi CPNS itu dilaksanakan mulai hari Jumat 17 September 2021 ini, yang dilaksanakan satu sesi di Kampus Telkom University Dayeuhkolot. Setiap sesinya 500 orang. Mungkin rekan-rekan bisa memantau dan memonitor mulai tanggal 17 September sampai 23 September," ujarnya.
 
 
Disinggung apakah ada kendala dalam seleksi CPNS atau PPPK, ia mengatakan, yaitu karena saat ini  pendaftaran melalui online.
 
"Jadi banyak masyarakat yang tidak lulus dalam seleksi administrasi ini karena kurang cermat memahami perintah-perintah yang ditetapkan. Misalnya dalam scan, upload, foto harus berwarna, atau harus mengupload izasah terkadang mereka mungkin abai dan tidak fokus. Sehingga beberapa persyaratan tidak terupload, salah upload dan atau tidak jelas dalam melakukan scan," katanya.
 
Menurutnya, untuk kebutuhan guru di Kabupaten Bandung akan dipenuhi melalui jalur PPPK sekitar sebanyak 2.000 orang. Dan saat ini, sekitar 7.000 guru masih status non-PPPK dan PNS.
 
"Jadi bukan kekurangan, 7000 guru itu, kini statusnya di luar PPPK dan PNS," ucapnya. 
 
 
Ia mengatakan, para peserta seleksi CPNS yang datang ke lokasi tes, wajib memperlihatkan hasil tes PCR dan sertifikat vaksinasi.
 
"Sampai saat ini saya beum memantau apakah ada orang yang mengundurkan diri karena sakit atau positif Covid-19," katanya.***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x