GALAJABAR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan pemerintah akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah NKRI.
Cara yang disebut Mahfud MD antara lain dengan penguatan dari dalam terkait adanya gangguan di Laut Natuna.
Kata Mahfud, pemerintah akan memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
Baca Juga: Bupati Bandung Sebut Program P2WKSS Jadikan Desa Pasirmulya, Desa yang Bedas
Mahfud MD kemudian menceritakan pada awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya bergerak cepat ketika kapal-kapal China datang.
“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur, mundur,” katanya di atas Kapal KRI Semarang saat menuju ke Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Mahfud MD mengklaim, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu yang berbendera, maupun yang gelap.
Selain melakukan upaya penguatan dari dalam, lanjut Mahfud MD, pemerintah melakukan pengaturan pada pihak di bidang kelautan.
“Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan,” jelasnya.