Dengan kata lain, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat sebagai implementasi dari opini WTP yang didapat, sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tugas besar pemerintah daerah.
Dijelaskannya, WTP juga menjadi Instrumen ukur dalam pengelolaan keuangan serta aset di daerah yang keputusan mutlak dari BPK RI terhadap penilaian kewajaran dalam pengelolaan ieuangan dan aset daerah.
"Ini semua merupakan hasil kerja sama Plt. Bupati dengan seluruh OPD dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Dan seluruh OPD juga harus terus bergandeng tangan membantu Plt. Bupati Bandung Barat dalam menuntaskan tugasnya dalam memajukan masyarakat Bandung Barat hingga ke tingkat desa, RW dan RT," jelasnya.
Salah satu tokoh masyarakat Bandung Barat, H. Yayat T. Soemitra yang tahu persis sejarah panjang yang dilalui Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih opini WTP ini.
Ia mengaku turut berbangga atas capaian ini dan dapat dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk lebih bersyukur karena WTP merupakan impian yang belum tentu bisa dicapai oleh semua kabu
"Saya melihat peran Plt. Bupati Bandung Barat sangat besar dalam membina dan mengarahkan seluruh OPD sehingga dapat tercapai opini WTP dalam waktu yang relatif singkat ini," katanya.
Sementara itu, mantan Wakil Bupati Bandung Barat H. Ernawan Natasaputra , berharap seluruh jajaran Pemkab Bandung Barat dapat terus mempertahankan prestasi ini.