Network
GALAJABAR - Pemkab Bandung Barat dua kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat.
"Alhamdulillah, WTP yang diraih KBB merupakan hasil murni. Buah dari kami
mengajak kepada seluruh OPD untuk betul-betul bekerja secara kongkrit," kata Plt. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, Selasa 24 Mei 2022.
Untuk mempertahankan capaian ini, Hengki Kurniawan akan menyusun sebuah regulasi khusus berupa sebuah peraturan bupati (perbup) yang membahas tentang Inovasi yang didalamnya membahas tentang kontrak kerja yang konkret dengan seluruh OPD.
Baca Juga: Kim Woo Bin Pemeran Kapten Park Jung Joon dalam Serial Our Blues Positif Covid-19
"Jadi, jika ada Kepala OPD yang tidak mampu menjalankan kontrak tersebut, maka akan secepatnya dilakukan evaluasi," tandasnya.
Keberhasilan Pemkab Bandung Barat meraih WTP mendapat respon positif dari berbagai kalangan.
Guru Besar Tetap Termuda IPDN, Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si mengatakan bahwa Opini WTP tersebut merupakan titik balik kebangkitan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga: Resep Sambal Goreng Krecek yang Praktis dan Menggugah Selera
"Namun secara implementatifnya opini WTP ini harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang terutama dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 melalui porsi APBD yang lebih pro rakyat," terangnya.
Menurutnya, dalam hal ini masyarakat harus dijadikan sebagai obyek utama pembangunan dan tidak hanya menjadi penonton semata.
