ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024, Pj Wali Kota Bandung: Ini keharusan, Ada Sanksi Bagi yang Melanggar

GALAJABAR - Aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dikenakan sanksi.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono kepada media, Senin (22/1/2024).

Netralitas ASN itu sudah satu keharusan, menurut Bambang,  ASN di Pemerintah Kota Bandung harus  jaga netralitas karena ada ketentuannya. 

Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Kota Bandung sama-sama menjaga kondusivitas selama berlangsungnya Pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari mendatang.

Baca Juga: Pemkot Bandung Izinkan Barang Milik Daerah untuk Kampanye, Ini Syarat dan Ketentuannya

Baca Juga: Upaya Penurunan Stunting di Kota Bandung, Sekda: Harus Berkolaborasi Lintas Sektor

"Kami berharap Pemilu 2024 berjalan aman. Kita berdoa, berupaya mudah-mudahan semua ini kondusif," kata Bambang.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan ASN harus menjadi bagian yang dapat menyukseskan seluruh tahapan pemilu di Kota Bandung.

"kita harus menjadi bagian yang melahirkan kegiatan apapun juga harus sukses di Kota Bandung," ujar Bandung.

Ema juga menginstruksikan kepada Satpol PP Kota Bandung untuk secara rutin menggelar patroli guna memastikan Kota Bandung aman dan kondusif.

Baca Juga: Terdampak El Nino, 100 Warga Kota Bandung Dapat Bantuan Pangan 10 Kilogram Beras

Baca Juga: Upaya Penurunan Stunting di Kota Bandung, Sekda: Harus Berkolaborasi Lintas Sektor

"Satpol PP lakukan patroli secara rutin terutama di malam hari. Supaya kota ini benar-benar siap menghadapi kegiatan apapun termasuk kampanye akbar,” pungkas Ema.***