Network
GALAJABAR - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah selatan, Kabupaten Bandung Barat akan mulai dikerjakan awal tahun 2021. Sepanjang 2020 ini, semua proyek fisik termasuk perbaikan jalan gagal dikerjakan..
Perbaikan infrastruktur jalan khusus di wilayah selatan, sumber anggarannya berasal dari pinjaman pemerintah daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 285.500.400.000 . Panjang jalan akan diperbaiki, diperlebar dan dibeton mencapai lebih dari 52 kilometer.
Meliputi Jalan Selacau-Cililin. Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta -Celak, Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari, Cilangari-Cisokan dan pembangunan Jembatan Tajim.
"Harusnya memang tahun ini dikerjakan, per Maret lalu. Namun karena di tengah perjalanan terjadi pandemi Covid-19, akhirnya perbaikan jalan ditunda," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat Aan Sopian usai ekspos dari PT SMI di Ballroom Hotel Novena Lembang, Jl Setiabudi, Lembang, Kamis 8 Oktober 2020.
Rencananya, lelang akan mulai dilaksanakan November 2020 sehingga pengerjaan fisik sudah bisa mulai dikerjakan awal 2021. Berdasarkan Memoradum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bandung Barat dengan Pemkab Bandung Barat ada klausul yang menyebutkan bahwa pengerjakan seluruh ruas jalan hanya oleh BUMN.
"Jadi nanti peserta lelangnya perusahaan BUMN. Kan banyak perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi," tandasnya.
Jaminan Menkeu
Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys mengatakan, berdasarkan hasil penjelasan dari PT SMI, manakala terjadi wanprestasi maka yang menjadi jaminannya Menteri Keuangan. Sehingga tidak akan terlalu membebani Pemkab Bandung Barat.
"Jujur saja, tadinya kami di Dewan sempat khawatir juga dengan nilai pinjaman yang begitu besar apa tidak akan membebani keuangan daerah terutama bila terjadi seustau di tengah perjalanan. Ternyata setelah tadi mendengar penjelasan dari pihak PT SMI, enggak akan menjadi beban karena bila muncyl masalah jaminananya Menteri Keuangan," papar Piether.
Ia mengungkapkan, pada April lalu pinjaman dari PT SMI sempat diminta ditunda oleh Bupati Aa Umbara Sutisna karena terkait pandemi Covid-19. Namun, pada Agustus Bupati Umbara kembali berkirim surat kepada PT SMI untuk dilanjuitkan kembali.
"Jangka waktu pembayarannya tiga tahun, atau sampai 2023. Itu berarti pembayaran cicilan berikut bunganya harus sudah beres sebelum masa bakti Bupati Umbara berakhior 20 September 2020," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur PT SMI Darwin Krisna Djayawinata menerangkan sesuai kesepakatan dengan Pemkab Bandung Barat jangka waktu pinjaman selama tiga tahun. Dengan suku bunga pinjaman 6,26 persen per tahun.
"Jika dibandingkan dengan 63 Kabupaten/kota dan provinsi yang sudah lebih dulu memanfaatkan dana pinjaman dari PT SMI, suku bunga yang diberikan kepada Pemkab Bandung Barat relatif lebih kecil. Dengan jangka waktu pinjaman tiga tahun , maka bunga dan pokok pinjamannya sebesar Rp 95 miliar per tahun," kata Darwin.
Ia mengungkapkan, di Jawa Barat baru Kabupaten Bandung Barat yang sudah memanfaatkan fasilitas pembiayaan. PT SMI merupakan lembaga keuangan bukan perbankan milik pemerintah di bawah Kementerian Keuangan.
"Tujuan dari fasilitas pembiayaan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita berharap Kabupaten Bandung Barat juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Bahkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," papar Darwin.
Dijelaskannya, pemberian fasilitas pembiayaan kepada daerah melalui sebuah proses. PT SMI terlebih dahulu akan.melihat komitmen dari pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman, tata kelola keuangan selama tiga tahun terakhir, rencana pengembangan ke depan dari daerah tersebut dan kapasitas fiskalnya.
"Semua syarat itu sudah dipenuhi Pemkab Bandung Barat," tukasnya.
