GALAJABAR - Polemik Partai Demokrat masih terus bergulir pasca pemecatan tujuh kader dari keanggotaannya di Partai Demokrat.
Usai Dipecat sebagai kader Partai Demokrat, kini Jhoni Allen Marbun dengan lantang bersuara ihwal yang sebenarnya terjadi terkait isu kudeta.
Melalui tayangan video yang tayang di kanal YouTube milik Marzuki Alie 'Bang MA Official' yang tayang Senin, Jhoni menyerukan bahwa KLB harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan Partai Demokrat.
https://youtu.be/sEdLcxnhWRw
"Menuju KLB Partai Demokrat 2021, untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya 'demokratis', terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri, kata Jhoni.
Baca Juga: Hari Ini, PN Jaksel Bakal Gelar Sidang Terkait Proses Hukum yang Menjerat Habib Rizieq Shihab
Seperti diketahui, Jhoni Allen Marbun adalah salah satu dari tujuh orang yang diberhentikan dengan tidak hormat atas tindakannya dalam upaya pengambilalihan kekuasaan atau disebut GPK-PD.
Dalam tayangan yang sama, Jhoni Allen menegaskan bahwa partai Demokrat bukan partai dinasti, oligarki atau tirani.
"Sekali lagi, bukan partai dinasti, oligarki yang mengarah pada tirani," tambahnya.
Jhoni Allen juga menegaskan bahwa image atau cap Partai Demokrat sebagai partai dinasti dimulai sejak Kongres Luar Biasa (KLB) pertama di Bali dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Ketua Umum dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal.
Baca Juga: Stefano Pioli : Kita Fokus Lolos ke Liga Champions Musim Depan
"Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah di cap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali pada tahun 2013, dimana Bapak SBY menjadi Ketua Umum dan anak kandungnya Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal," tuturnya.
Jhoni juga menerangkan bahwa itu adalah pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan di dunia, dimana pengurus partai politik dipimpin oleh ayahnya sebagai Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekretaris Jenderal.
Jhoni Allen bahkan mengungkap bahwa SBY telah mengingkari fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat.
"Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat," tegasnya.
Baca Juga: Lewati Masa Kritis hingga Akui Patuh pada Protokol Kesehatan, Ashanty: Jangan Sepelekan Covid-19
Jhoni menjelaskan bahwa Partai Demokrat sebenarnya didirikan oleh 99 pendiri di Jakarta termasuk dirinya.
Dalam perjuangannya, ia menyebut bahwa para pendiri bekerja keras untuk meloloskan Demokrat untuk mengikuti pemilu.
"Fakta sejarah yang benar bahwa sejak Partai Demokrat diaktakan di notaris oleh 99 pendiri Partai di Jakarta," ujarnya.
"Mereka saling bahu membahu berjuang meloloskan verifikasi KPU sehingga Partai Demokrat menjadi partai peserta pemilu 2004," lanjut dia.
Sebagai pelaku sejarah kata Jhoni, dirinya membantah bahwa SbY adalah sosok yang berjasa dan berkeringat dalam pendirian Partai Demokrat.
"Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali apabila berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," tegasnya.
Sekedar informasi, bahwa Berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh Partai Demokrat, DPP partai Demokrat telah memecat sebanyak tujuh kader yang terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
"Sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPc untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional, maka Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat," demikian dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra, Jumat, 26 Februari 2021.
Adapun nama-nama yang dimaksud dalam pemberhentian itu mulai dari Damrizal hingga Marzuki Alie.
"Damrizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," lanjut keterangannya.
Kemudian, khusus untuk Marzuki Alie, alasan pemberhentian atau pemecatannya dari partai Demokrat karena telah melanggar etika partai.
"Selain dari keenam orang diatas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Marzuki Alie karena telah terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat," lanjut Herzaky.
Baca Juga: Haikal Hassan Minta Bebaskan HRS, Ferdinand Hutahaean: Kalau Tak Mampu Membedakan Sebaiknya Diam
Dengan demikian, maka seluruh hak dan kewajiban ketujuh anggota yang diberhentikan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
"Dengan diberhentikan tetap dan dicabutnya keanggotaan Damrizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad yahya serta Marzuki Alie, maka hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat sudah tidak berlaku lagi," tegasnya.***