GALAJABAR – Pihak Amnesty International Indonesia turut berkomentar soal permasalahan KPK.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengaku sudah mendengar kabar pemecatan 75 pegawai KPK yang salah satunya adalah Novel Baswedan.
Usman menjelaskan, masalah ini sudah masuk dalam pelanggaran HAM karena jelas ada unsur diskriminasi terhadap pegawai KPK.
Baca Juga: Ingin Ucapan Hari Raya Idulfitri Berbeda? Berikut 10 Ucapan Berbahasa Inggris Lengkap dengan Artinya
Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara, Refly Harun melalui Youtube Refly Harun menyamapaikan pandangannya dengan judul “TES ASN KPK LANGGAR HAM!!”.
Refly menjelaskan hal ini memprihatinkan dan semacam kejadian berulang seperti di masa lalu yakni pada masa Orde Baru (Orba).
“Ini juga memprihatinkan, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah semacam de javu masa lalu ya, (yakni) masa Orde Baru. Di mana ada stigmatisasi terhadap kelompok tertentu,” kata Refly.
Baca Juga: Lagu Pengantar Tidur Ibu (Chapter 9)
Pada masa Orba stigmatisasinya adalah siapa pun yang berbeda dengan pemerintah dianggap pro PKI dan sekarang adalah radikalisme.
“Kalau dulu stigmatisasinya adalah siapa pun yang berbeda dengan pemerintah dianggap pro PKI ya, sekarang stigmatisasinya adalah radikalisme (dan) organisasi terlarang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Refly mengungkap, FPI dan HTI adalah organisasi yang dilarang seolah dua organisasi itu telah melakukan hal jahat.
Baca Juga: Bupati Dadang Supriatna Pimpin Gebyar Gerakan Tutup Lubang
“Jadi, organisasi itu yang tidak dibolehkan tuh hanya FPI dan HTI saja, seolah-olah FPI dan HTI itu sudah pernah melakukan pemberontakan di Indonesia (dan) sudah pernah melukai rakyat Indonesia. Ini yang menurut saya kadang-kadang tidak fair (adil),” tandasnya.
Refly pun setuju dengan perkataan Rocky yang mengungkap, Presiden Jokowi sukses memelihara kelompok yang membuat dirinya terpisah dengan kelompok masyarakat.
“Bayangkan seseorang didiskriminasi karena perbedaan politik, karena perbedaan pandangan politik. Ini menurut saya, betul kata Rocky Gerung bahwa Presiden Jokowi sukses dalam memelihara kelompok-kelompok yang membuat dirinya selalu terpisah dengan kelompok masyarakat yang lainnya,” lanjutnya.
Baca Juga: Nadiem Nyatakan PJJ Tak Efektif, Gus Nadir : Perbaiki Metodenya Bukan Cuma Mindahin Konten
Kelompok itu adalah buzzer dan sebagainya dan alasannya selalu untuk menjaga NKRI.
Padahal sikap ini, kata Refly malah akan memperpecah NKRI.
“Jadi tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan sekat-sekat itu karena kelompok seperti itu sengaja dipelihara, orang mengatakan buzzer dan lain sebagainya dan alasannya gampang, (yakni) menjaga NKRI, justru sikap seperti itulah yang tidak menjaga NKRI karena memunculkan (dan) memelihara bibit-bibit perpecahan yang terus-menerus,” terangnya.(Penulis: Muhammad Ibrahim)***