GALAJABAR – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi rencana reuni akbar yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada awal Desember 2021 di Monas Jakarta.
Menurut Refly, reuni ini pasti akan memunculkan pro-kontra dan hal tersebut sangatlah wajar.
“Pasti memunculkan pro dan kontra. Ada yang pro dan pasti juga ada yang kontra,” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Senin, 8 November 2021.
Baca Juga: Abaikan Interupsi Anggota DPR, Puan Maharani Jadi Bulan-bulanan Warganet: Besok Beli Korek Kuping!
Sebab, awalnya pada 2016, gerakan ini bermuatan hal-hal politik.
“Maklum saja, karena memang reuni 212 ini awalnya muatannya sangat-sangat politis, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya terkait dengan Ahok dan pencalonan Gubernur DKI,” tuturnya.
Setelah 2016, reuni ini juga diadakan lagi pada tahun 2017 hingga 2020.
“Setelah itu diadakan reuni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya 2020 dilakukan di dalam ruangan saja, secara daring, sebagian di antaranya termasuk juga Habib Rizieq yang pada waktu itu menyampaikan pidato tentang revolusi Akhlak dikaitkan dengan Pancasila,” imbuhnya.
Baca Juga: Parkir Sembarangan, Sarlantas Polres Cimahi Gembok Mobil di Jalan Amir Mahmud
Namun, dari seluruh reuni tersebut, Refly menyayangkan karena tidak diliput secara layak.
“Jadi yang sifatnya massif 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi ada empat kali perhelatan dan Alhamdullilah ternyata tidak diliput televisi nasional secara layak,” katanya.
Padahal, menurut Advokat satu ini, reuni 212 adalah peristiwa besar yang perlu diliput.
“Padahal itu adalah peristiwa besar,” sambungnya.
Baca Juga: Buni Yani Sebut Puan Maharani Tak Cocok Jadi Presiden Usai Abaikan Interupsi Anggota DPR
Sehingga, kata dia, reuni ini perlu dijalankan sebagai sebuah kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan.
“Jadi reuni ini harus dijalankan sebagai sebuah sosial control (kontrol sosial) terhadap jalannya kekuasaan,” ungkapnya.
“Jadi saya setuju saja,” lanjut Refly setuju reuni 212 digelar kembali.
Lebih lanjut, Refly juga menjelaskan alasan mengapa reuni ini harus digelar kembali.
Baca Juga: Karyawan Panik Berhamburan Keluar, Pabrik Coklat di Dayeuhkolot Terbakar
“Kenapa? Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuatan civil society yang massif agar jalannya kekuasaan ini benar-benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.
“Yaitu, melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat biar bisa ikut dalam ketertiban dunia,” pungkasnya. ***