GALAJABAR - Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) harus disikapi secara optimistis oleh semua pihak.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di Titik Nol IKN, Penajam Paser Utara pada Rabu, 16 Februari 2022.
“Harus optimis, the show must go on,” ujarnya dilansir Galajabar, Kamis, 17 Februari 2022.
Sebab, pemindahan IKN ini telah memiliki payung hukum dan landasan yang kuat.
“Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, PP-nya (Peraturan Pemerintah) sebentar lagi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito berharap agar semua orang, termasuk pemimpin Indonesia di 2024 akan selalu mendukung pemindahan IKN.
“Kalau nanti pas 2024 kita harapkan siapapun presidennya atau siapapun pemimpinnya, pendukung IKN,” tuturnya.
Sementara soal bentuk pemerintahan di IKN nantinya, Tito memaparkan wilayah tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan.
Regulasi untuk mengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut saat ini tengah dalam proses penyusunan. Aturan tersebut ditargetkan bakal rampung dalam waktu dekat.
"Nah untuk itulah ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini, dan kami menarget satu bulan selesai," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani meyakini bahwa IKN baru akan berbeda dari DKI Jakarta.
Keyakinan itu diucapkan Puan saat meninjau langsung lokasi kawasan IKN baru bersama Tito dan pejabat lainnya pada hari yang sama, Rabu, 16 Februari 2022.
“Bahwa kesempatan hari saya didampingi Pak PUPR, Mendagri dan Panglima TNI bisa tiba di titik nol ibu kota negara yang insyaallah akan dibangun secara bertahap,” terangnya.
Puan mengatakan bahwa IKN baru akan dibangun sesuai dengan kebutuhan yang ada, yakni berkonsep smart and green. Di mana, IKN baru akan modern dan tentunya memperhatikan kontur alam.
“Kenapa memang harus dibangun smart and green? Karena memang itu yang akan menjadi cita-cita dari kita semua dan pemerintahan, ke depan membangun Ibu Kota Negara baru yang ramah lingkungan,” tuturnya.
“Membutuhkan keutuhan dan mencerminkan bagaimana kita menjaga lingkungan alam sekitarnya tentunya bisa membuat satu kemajuan bahwa Ibu Kota Negara berbeda dengan Jakarta. Walaupun tentu saja tidak cukup waktu yang ada, kalau hanya ditargetkan setahun-tiga tahun. Karena ini adalah pembangunan yang memerlukan waktu bertahap dan jangka panjang,” pungkasnya. ***