Network
GALAJABAR - Politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief melalui cuitanya di akun Twitter @Andiarief_ menyinggung soal Presiden Jokowi yang belum memiliki legacy saat ini khususnya dalam demokrasi.
"Pak Jokowi belum memiliki legacy besar tentang demokrasi dan kemakmuran," tulisnya pada Selasa, 16 Februari 2021.
Menurutnya, bahkan legacy yang ditinggalkan Presiden Jokowi cenderung negatif, ditambah lagi waktu berkuasa Presiden Jokowi hanya akan efektif sampai 2022. Pasalnya, partai-partai politik akan sibuk mempersiapkan pemilu.
Baca Juga: Jokowi : Saya Akan Minta DPR untuk Merevisi UU ITE
"Bahkan, legacy-nya cenderung negatif. Waktu efektif berkuasa paling sampai Juni 2022, karena partai-partai akan sibuk verifikasi, pendaftaran dan penyusunan Caleg/Capres. Ada sisa setahun dari sekarang," lanjutnya.
Dalam cuitan selanjutnya, ia juga menerangkan bahwa Presiden Jokowi masih punya kesempatan untuk meninggalkan legacy positif dengan cara mengembalikan kebebasan berpendapat hingga normalisasi UU Pemilu.
"Kesempatan Pak Jokowi meninggalkan legacy positif buat kemakmuran sulit didapatkan karena krisis kembar ekonomi dan pandemi belum ada tanda bisa teratasi. Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu," tegasnya.
Baca Juga: Attack on Titan, 10 Fakta Levi Ackerman di Manga
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menggulirkan untuk membuka kemungkinan adanya revisi terhadap UU ITE yang menurut beberapa pihak dapat mengembalikan iklim demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.
Selain itu, beberapa waktu yang lalu, DPR juga telah membahas mengenai revisi UU Pemilu dan Partai Demokrat adalah salah satu partai yang mendukung normalisasi pemilu di tengah partai-partai lain yang justru berbalik untuk tetap melaksanakan pemilu sesuai UU yang lama.
"Saya khawatir jika tidak ada terobosan besar soal kebebasan dan normalisasi UU Pemilu, pak Jokowi hanya akan dikenang rakyat sebagai presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak stabilitas politik semu," pungkasnya. (Penulis: Rizwan Suandi)***
