Network
GALAJABAR - Pakar telematika, Roy Suryo angkat suara sekaligus menanggapi soal tim revisi UU ITE. Pembentukan tim revisi UU ITE dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Roy Suryo mengungkapkan jika Presiden Jokowi serius melakukan revisi UU ITE seharusnya segera membentuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).
Roy Suryo menilai pembentukan tim revisi UU ITE justru bisa memakan waktu lama yang dilakukan oleh DPR RI.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Riza Patria Lakukan Peninjauan Pascabanjir: Prioritas Kami, Memastikan Semuanya Selamat
Hal tersebut disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 20 Februari 2021.
Tweeps,
Benar khan apa yg saya sampaikan ke berbagai media sebelumnya?
Kalau memang (Presiden @jokowi) serius, maka jalan terbaik & tercepat adalah terbitkan PERPPU
Sebab Revisi di @DPR_RI akan panjang & lama.
Lha ini malah bikin Tim Perumus (baca: Juru) Tafsir UU ITE ? ????
AMBYAR https://t.co/AKZF6hcLJo pic.twitter.com/smIkso4c2N— KRMT Roy Suryo (@KRMTRoySuryo2) February 19, 2021
"Kalau memang (Presiden @jokowi) serius, maka jalan terbaik & tercepat adalah terbitkan PERPPU," tulisnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @KRMTRoySuryo2.
Lebih lanjut, Roy Suryo menyebut jika revisi UU ITE akan berlangsung cukup lama di DPR RI dan tidak akan berlangsung cepat.
Baca Juga: Dianggap Menghina Presiden Jokowi Soal Revisi UU ITE, Rocky Gerung: Saya Banjir Caci Maki dari Cebong-cebong
"Sebab Revisi di @DPR_RI akan pajang & lama. Lha in malah bikin Tim Perumus (Baca:Jur) Tafsiir UU ITE? AMBYAR," tulisnya lagi.
Pada postingan sebelumnya, Roy Suryo juga sempat menyinggung jika Jokowi hanya mengalihkan persoalan UU ITE kepada DPR RI sama seperti PHP.
Tweeps,
Ini penjelasannya kenapa saya mendorong PERPPU,
Kalau Presiden @jokowi hanya "melemparkan" revisi ke @DPR_RI lagi maka sama saja kondisi "ketakutan masyarakat thdp UU ITE" ini masih akan lama alias PHP
Revisi sebuah UU makan waktu sangat lama, blm tarik menarik politiknya https://t.co/M4htYtZfpX pic.twitter.com/9eJS8kr3C5— KRMT Roy Suryo (@KRMTRoySuryo2) February 17, 2021
“Kalau Presiden @jokowi hanya ‘melemparkan’ revisi ke @DPR_RI lagi maka sama saja kondisi ‘ketakutan masyarakat terhadap UU ITE’ ini masih akan lama alias PHP,” ujarnya.
Baca Juga: Disinggung Soal Banjir, Emerson Yuntho Ungkap Kejanggalan Data yang Ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta
Ia juga mengungkapkan jika merevisi sebuah undang-undang akan memakan waktu lama, apalagi mengenai tarik-menarik politiknya.
"Revisi sebuah UU makan waktu sangat lama, blm tarik menarik politiknya," tutupnya. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
