Network
GALAJABAR – Kini, isu gerakan kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat kian memanas setelah dikabarkan akan melaksanakan Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyebut jika pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada dinginnya cuaca di daerah Sibolangit sehingga dianggap cocok untuk dijadikan tempat berlangsungnya KLB yang diprediksikan akan berlangsung panas.
“Cari tempat dingin pastinya itu akan berlangsung panas. Mendengar Sibolangit tuh saya teringat dengan Jambore. Ya Jambore Partai Demokrat,” ujar Rocky Gerung yang dikutip Galajabar dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada 5 Maret 2021.
Menurutnya, hal tersebut sungguh tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Namun, seiring semakin ramai diberitakan di berbagai media akhirnya masyarakat pun beranggapan jika di dalam Demokrat sedang ada upaya melakukan kudeta.
Baca Juga: 5 Negara dengan Biaya Hidup Termahal di Dunia Ada Jepang dan Swiss!
Menurutnya, Partai Demokrat sendiri telah mengantisipasi hal tersebut dan terkesan membiarkan masyarakat mengetahuinya yang semata-mata ingin mendapatkan penilaian langsung dari masyarakat.
Selain itu, Rocky menilai jika hal tersebut dapat mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat.
“Enggak ada soal sebetulnya ketika diperlihatkan kepada publik bahwa ambisi-ambisi untuk menunggangi atau bahkan mengganti kepemimpinan demokrat berlangsung saja di luar sana. Akhirnya publik pun menilai adanya upaya kudeta di situ,” ujarnya
“Partai Demokrat memang telah mengantisipasi itu dan terkesan membiarkan publik yang menilai yang mana yang sah dan yang mana ambisius gitu,” lanjutnya.
Baca Juga: Elsa Depresi, Al Akhirnya Temukan Andin: Sinopsis Ikatan Cinta 5 Maret 2021
“Saya kira juga Partai Demokrat dengan sengaja membiarkan isu ini karena semata-mata ingin meningkatkan elektabilitas,” ungkapnya.
Selain itu, Rocky mengaku heran dengan menyelenggarakan KLB tersebut.
Menurutnya, AHY sendiri baru telah menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat sejak beberapa bulan yang lalu.
Itu artinya pelaksanaan KLB tersebut didasarkan dengan adanya perasaan dendam dari para pelaku gerakan kudeta yang secara tidak melibatkan pihak istana (pihak gowa).
Baca Juga: Setiba di Sumatera Utara, Marzuki Alie Langsung 'Disergap' Rombongan Elite Partai Demokrat Kubu AHY
“Tentunya, banyak pihak yang menganggap KLB itu biasa kalau ada sesuatu yang mesti diagendakan sangat luar biasa. Tapi kalau pergantian ketua tuh agak absurd.
Kan dia barusan terpilih beberapa bulan lalu. Itu artinya ada dendam yang kemudian dieksploitasi oleh pihak gowa,” ujarnya.
Menurutnya, konflik tersebut memiliki pola yang sama dengan konflik yang pernah dialami di Partai Berkarya yang pada saat itu dipimpin oleh Tommy Soeharto.
“Pola dramanya itu sama seperti partai berkarya yang pada akhirnya terjadinya pembatalan di luar kepemimpinan Tommy Soeharto,” ujarnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Enggak Ada yang Menghubungi Saya, Jangan Ganggu AHY Kasihan
“Ini kan soal politik Indonesia karena enggak punya kemampuan berkompetisi dan memang kekuasaan atau negara tidak membuka iklim kompetisi maka terjadilah jegal menjegal dari belakang. Kalau kompetisi ada itu terbuka aja kan,” ungkapnya.
Selain itu, Rocky menilai jika KLB tersebut diselenggarakan semata-mata hanya untuk dijadikan kendaraan politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2022 dan 2023 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Nah, sekarang kita sebetulnya ingin lihat di belakang KLB itu. Tentu agendanya itu di 2024. Kalau mau lebih maju ke depan dari 2022 2023 ada pilkada,” ujarnya.
Akibat adanya KLB tersebut, Rocky menyebut jika masyarakat telah memiliki anggapan bahwa gerakan kudeta tersebut telah sepenuhnya diinstruksikan oleh pihak istana.
Baca Juga: Sejarah Singkat Kota Sukabumi
Menurutnya, hal tersebut pernah terjadi di PPP, Golkar dan, PKB.
“Publik menganggap mereka yang punya ambisi mengambil alih partai pasti disuruh istana karena udah ada contoh sebelumnya PPP, Golkar, dan PKB yang acak-acak oleh istana,” ujarnya.
“Apapun alasannya, publik akan tetap melihat jika Istana ada di balik upaya pengambilalihan,” lanjutnya.
“Itu enggak sehatnya demokrasi kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menggelar apel siaga di Kota Medan.
Apel tersebut dilakukan guna membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Kemudian ketika disinggung dengan adanya potensi kerusuhan, Ketua DPD Demokrat Sumut, Heri Zulkarnain mengungkapkan bahwa dirinya dan kader-kader lain akan tetap berusaha menghentikan KLB ini karena tidak sesuai dengan AD/ART.***
