Network
GALAJABAR – Di tengah getirnya pertarungan antara kubu AHY dan kubu KLB, kedua belah pihak saling mengklaim satu sama lain soal kepemimpinan yang sah.
Kubu AHY menyebut kubu KLB sebagai “kelompok liar” yang nekad menyelenggarakan Kongres Luar Biasa tanpa persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Selain itu, KLB tersebut dianggap ilegal oleh kubu AHY karena tidak didirikan atas suara sah dari dua per tiga DPD dan DPC Demokrat seluruh Indonesia.
Baca Juga: AHY : KLB Ilegal, Kami Akan Lawan!
Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera bertindak tegas atas KLB tersebut.
Didik menyampaikan bahwa seharusnya Kemenkumham menolak adanya KLB beserta segala hasilnya dengan apa pun alasannya.
“Dengan dalih apa pun, Kemenkumham secara akal dan logika sehat semestinya tidak akan menerima dan seharusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB,” tuturnya di Jakarta, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Kadishub Kota Cimahi : Pembangunan Underpass Dustira Dimulai Tahun Ini
Kongres Luar Biasa yang diadakan di The Hill Hotel, Deliserdang, Sumatera Utara dianggap tidak mematuhi dan melanggar AD/ART Partai Demokrat.
Menurut Didik, keputusan yang menghasilkan terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko adalah ilegal.
