Network
GALAJABAR - Untuk menciptakan iklim politik yang baik, setiap partai politik yang ingin mengadakan kongres atau pergantian pengurus tidak mengusung calon tunggal .
Pendapat tersebut disampaikan Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dalam diskusi secara virtual , Sabtu 6 Maret 2021.
"Nantinya para kader akan melihat calon terbaik yang maju pada kongres atau musyawarah nasional tersebut," ujarnya.
Belakangan, ujar dia yang terjadi pada sejumlah partai yakni Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra mengusung satu nama calon tunggal.
Baca Juga: Ada-ada Saja, Seorang Dokter India Tertipu Lampu Jin Palsu hingga Rugi Rp140 Miliar
Bahkan, PDI-P sebelum musyawarah nasional dilaksanakan sudah diketahui calon tunggal tetap di tangan Megawati Soekarnoputri.
Siti berharap ke depan tidak ada lagi partai politik yang mengerucutkan satu calon tunggal yang diusung pada proses pemilihan dan menganggap calon tersebut unggul dari kader lainnya.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka sama halnya masyarakat sedang membangun partai politik yang tidak mudah.
Baca Juga: Sindir Mahfud Soal Demokrat, Benny: Ada Kekuatan Eksternal yang Langgar AD/ART PD
Apabila kompetisi kontestasi politik tidak menjadi kekhasan orang Indonesia, sebaiknya dicarikan solusi lain.
Tujuannya agar para kader yang juga memiliki hak otonom mendapatkan representasi mereka. Oleh sebab itu, hak para kader partai jangan sampai dikebiri, ujar dia dikutip galajabar dari Antara
"Suara kader jangan dikebiri. Biarkan mereka berjibaku dan merasakan kepemilikan terhadap partai itu," ujar Siti.
Baca Juga: Tiga Film Horor Lawas Hollywood yang Masih Bikin Merinding
Menurutnya, dominasi-dominasi tunggal yang terjadi selama ini di tubuh partai terutama menjelang pemilihan pimpinan harus diputus. Jika hal itu bisa diterapkan, Siti menyakini tidak akan ada kader partai yang menjadi kutu loncat seperti yang banyak terjadi di Tanah Air.
Kesimpulannya, kata Siti, setiap partai politik di Tanah Air harus bisa memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader yang memenuhi kualifikasi untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di tubuh partai politik.
"Jadi jangan langsung dikunci misalnya anaknya saja, suami, kerabat dan sebagainya," ujarnya.***
