Network
GALAJABAR - Masa panen raya petani sudah dimulai sejak Februari 2021 lalu, namun yang menjadi pertanyaan mengala pemerintah berencana akan impor beras sebanyak 1 juta ton.
Rencana impor beras tentunya akan menyakitkan dan merugikan para petani. Dari keputusan tersebut menuai kritik pedas ditambah lagi dengan ujaran Jokowi yang meminta untuk lebih mencintai produk dalam negeri.
Ketua MPM PP Muhammadiyah M.Nurul Yamin turut menanggapi rencana tersebut. Menurutnya hal itu bisa menyakitkan petani karena hasil panennya tak terserap pasar.
"Nasib buruk petani selalu berulang dengan mengalami kerugian justru di saat panen raya tiba, karena hasil panen tidak terserap pasar karena dibanjiri beras impor," ujar Ketua MPM PP Muhammadiyah M.Nurul Yamin sebagaimana dikutip galajabar melalui laman Muhammadiyah, 22 Maret 2021.
Petani bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, setelah melewati masa tanam dan perawatan yang membutuhkan biaya produksi tidak sedikit, setelah panen diperkirakan anjlok karena beras impor yang masuk.
"Dengan demikian komitmen pemerintah untuk mensejahterakan petani patut dipertanyakan," tegas Yamien.
Dari kasus ini, membuat pertanyaan publik mengapa pemerintah ngotot untuk mengimpor beras dan menjauhkan dari semangat nasionalisme kedaulatan pangan.
Yamin menegaskan bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendampingi ribuan petani padi di seluruh Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan impor beras.
"Presiden Jokowi perlu turun tangan untuk menghentikan nafsu impor beras dari para menteri pembantunya," tutup Ketua MPM PP Muhammadiyah, M.Nurul Yamien.***
