Network
GALAJABAR - Pemerintah resmi melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik 2021, hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Seperti yang diketahui, dalam kebijakan tersebut masyarakat Indonesia tidak boleh bepergian mulai pada Kamis, 22 April 2021 hingga Senin, 24 Mei 2021 mendatang.
Meskipun begitu, menariknya Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru memperbolehkan para santri untuk mudik lebaran 2021.
Baca Juga: #PrayForKRINanggala402 Trending Topic di Twitter, Warganet Kompak Panjatkan Doa dan Berharap Ada Keajaiban
Keinginan terkait pengecualian santri untuk larangan mudik 2021 ini dituturkan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Jumat 23 April 2021.
Menurut Masduki, Ma'ruf Amin berharap keinginan pengkhususan santri dalam larangan mudik 2021 itu bisa disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat sebuah surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi atau dirinya sendiri.
"Dalam hal tertentu, kalau dianggap perlu, Wapres meminta Pengurus Besar NU untuk bikin surat secara khusus apakah kepada Presiden atau Wapres atau Dirlantas Nasional supaya ada dispensasi," kata Masduki dilansir galajabar dari Antara pada Sabtu, 24 April 2021.
Baca Juga: Kopfa Laksanakan Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim serta Dhuafa
Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir ikut menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal larangan mudik 2021.
"Kebijakan gak konsisten begini yang bikin susah jelasin ke masyarakat," ujar Gus Nadir dilansir galajabar dari akun Twitter @na_dirs pada Sabtu, 24 April 2021.
Pasalnya, lanjut Gus Nadir, pengecualian tersebut dianggap kontradiktif dengan kebijakan sebelumnya.
"Mudik dilarang. Tapi, ke tempat wisata boleh. Santri juga boleh pulang," ucap Gus Nadir.
Baca Juga: Mang Oded Minta Panitia Salat Idulfitri Gelar Simulasi Protokol Kesehatan
Oleh karena itu, Gus Nadir mempertanyakan esensi kebijakan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
"Jadi, sebenernya yang dilarang itu apanya? Kerumunannya? Risiko penularannya? Atau apanya?" kata Gus Nadir.
Untuk itu, Gus Nadir meminta pemerintah untuk tegas dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Baca Juga: Update KRI Nanggala 402 : Tumpahan Minyak dan Serpihan Menjadi Bukti Otentik
"Kami setuju mudik dilarang. Tapi, konsisten!" tutur Gus Nadir.
