Network
GALAJABAR - Anak perusahaan Bakrie Group, yakni Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo masih memiliki utang yang besar pada pemerintah Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pastikan akan terus menagih utang dari perusahaan milik konglomerasi Bakrie tersebut.
Dari kejadian Lumpur Lapindo, dari hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019 total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah mencapai Rp 1,91 triliun.
Baca Juga: 110 Pelaku UKM Kabupaten Bandung Mengikuti Bazzar Ramadan di Gedong Munara 99
Rincian utang Lapindo pada pemerintah yakni pokok utang sebesar Rp 77338 miliar, bunga Rp 163,95 miliar serta denda sebesar Rp 981,42 miliar. Sementara pembayaran baru dilakukan pada Desember 2018 sebesar Rp 5 miliar.
Saat itu pemerintah memberikan dana talangan sebesar Rp 773,8 miliar yang dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo di Siduarjo.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebutkan bahwa pemerintah akan terus menagih utang perusahaan milik Bakrie itu.
Baca Juga: 7 Alasan Cowok Tiba-tiba Menghilang Saat PDKT, Salah Satunya Kamu Hanya Dijadikan Pelampiasan
"Lapindo masih kita teliti pada dasarnya apa yang ada di catatan pemerintah itu yang akan kita tagihkan," ujar Rionald dalam bincang bareng DJKN secara virtual dilansir Galajabar pada Senin, 3 April 2021.
Selain itu, Mantan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengupayakan agar Lapindo bisa membayar utang tersebut secara tunai.
Namun tak menutup kemungkinan jika perusahaan Bakrie itu membayar utang melalui aset.
Baca Juga: Dikafirkan Warganet, Gus Miftah Beri Penjelasan Dasar Hukum Masuk Gereja: Alhamdulillah Saya Masih Tahlilan
"Yang selalu kami minta pembayaran tunai, itu tetap jadi opsi utama bagi kami, tapi kami melihat opsi lain yang mungkin bisa mereka pakai untuk melunasi kewajibannya," ujar Isa.
Tetapi jika Lapindo memilih untuk menggunakan aset, pemerintah akan lakukan perhitungan apakah memenuhi atau tidak. Isa menyebutkan pihak Lapindo menawarkan aset pada wilayah yang terdampak lumpur Lapindo.
"Itu akan kami lihat kami evaluasi, nanti kalau memang nilainya ada, cukup, nggak ada masalah kami ambil juga. Kalau tidak mencukupi menghendaki cara lain," tambahnya. (Penulis: Annisa Nur Fadillah)***
