Prabowo Minta Pengamat Militer Ungkap Mafia Alutsita, Connie Bakrie: Tugas Kemhan, KPK, dan Aparat Terkait

- 10 Mei 2021, 14:50 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. /Dok. Kemhan.go.id

GALAJABAR - Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan Prabowo mendorong pihak yang mengetahui mafia alutsita segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian.

Prabowo juga meminta pengamat militer dan pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkap sosok mafia dengan julukan 'Mister M' ini.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut berinisial mafia M," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis dikutip Galajabar pada Senin, 10 Mei 2021.

Baca Juga: Preman Pensiun 5, Selasa 11 Mei 2021: Duel Darman vs Bubun, Cecep dan Willy Kuasai Terminal

"Bila perlu laporkan saja tindakan yang bersangkutan ke KPK atau kepolisian," tambahnya.

Danhil menyebutkan hal itu penting dilakukan agar dugaan mafia alutsita ini tidak sekedar fitnah dan rumor belaka.

Menanggapi hal itu, Connie lalu buka suara dan meminta KPK juga terlibat dalam kasus mafia alutsita.

Baca Juga: Refly Harun: Melalui TWK, Terlihat Rezim Takut dengan Hal Berbau Islam

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja mister M yang dimaksud," kaat Connie dalam keterangan resminya.

Dalam keterangannya, Connie sebutkan jika ingin ungkap Mister M, KPK harus mendalami tahapan CADMID alutsita. CADMID itu sendiri merupakan sistem pengadaan alutsita dari konsep awal hingga proses manufacturing.

"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar terungkap dan terhentikan," tambahnya.

Baca Juga: OTT Penyelamat Muka KPK Ditangani Penyidik Tak Lolos TWK, Febri Diansyah: Hormat!

Connie juga menegaskan bahwa dalam pertahanan sebuah negara demokratis harus ada transparansi mengenai kebijakan anggaran.

"Good governance memandatkan adanya transparansi di mana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam kebijakan anggaran," ujar Connie.

"Harus diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan alutsita," tegasnya. (Penulis: Annisa Nur Fadillah)***

Editor: Noval Anwari Faiz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x