Network
GALAJABAR - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menyampaikan kelanjutan dugaan 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor.
Yuri mengatakan jika data tersebut benar-benar bocor akan mempengaruhi keamanan negara dan berpotensi terancam.
Pasalnya, data yang bocor tersebut meliputi data milik anggota TNI-Polri sehingga bisa beresiko pada keamanan negara.
"Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar," kata Achmad Yurianto dalam keterangannya dengan Komisi IX DPR, dikutip Galamedia pada Rabu 26 Mei 2021.
Baca Juga: BTS Butter Pecahkan Lima Rekor Dunia, Salah Satunya Penonton Terbanyak
"Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana. Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat" tambahnya.
Dari keterangannya, Yuri juga mengatakan hal ini akan berpengaruh pada reputasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan (JKN) mengingat bahwa BPJS Kesehatan adalah satu satu lembaha yang bertugas menjalankan program itu.
"Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional," tegas Yuri.
"Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana. Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat" tambahnya.
Dari keterangannya, Yuri juga mengatakan hal ini akan berpengaruh pada reputasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan (JKN) mengingat bahwa BPJS Kesehatan adalah satu satu lembaha yang bertugas menjalankan program itu.
"Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional," tegas Yuri.
Baca Juga: Badai Pasti Berlalu 26 Mei 2021: Pak Dicky Mulai Curigai Helmi!
Yuri menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan ivestigasi terhadap kebocoran data tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron juga menyebutkan bahwa data yang bocor belum tentu milik BPJS. Namun memang memiliki kemiripan dengan data milik BPJS Kesehatan.
"Sebetulnya data yang ditawarkan itu punya BPJS Kesehatan atau bukan, itu kami belum tahu. Apa itu mirip? iya. Tapi datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi," kata Ali Ghufron.
Yuri menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan ivestigasi terhadap kebocoran data tersebut.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron juga menyebutkan bahwa data yang bocor belum tentu milik BPJS. Namun memang memiliki kemiripan dengan data milik BPJS Kesehatan.
"Sebetulnya data yang ditawarkan itu punya BPJS Kesehatan atau bukan, itu kami belum tahu. Apa itu mirip? iya. Tapi datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi," kata Ali Ghufron.
Baca Juga: Sungai Citarum Kembali Meluap,Sejumlah Wilayah di Kabupaten Bandung Terendam Banjir
Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan ikut serta dalam mengusut dugaan kebocoran data yang disebut mirip dengan data BPJS Kesehatan.
Hal ini dilakukan karena di antaranya ada data prajurit TNI serta pegawai Kemhan yang terdaftar di BPJS Kesehatan.***
Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan ikut serta dalam mengusut dugaan kebocoran data yang disebut mirip dengan data BPJS Kesehatan.
Hal ini dilakukan karena di antaranya ada data prajurit TNI serta pegawai Kemhan yang terdaftar di BPJS Kesehatan.***
