Network
GALAJABAR - Masih hangat diperbincangkan warganet terkait polemik yang terjadi di tubuh universitas terkemuka, Universitas Indonesia (UI).
Terlebih mengenai aksi BEM UI mengunggah kritikan melalui media sosial yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dinobatkan sebagai 'The King of Lip Service'.
Aksi berani BEM UI tersebut menuai banyak sorotan dari berbagai pihak termasuk aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman.
Baca Juga: Tak Disangka! 5 Artis Cantik Ini Pernah jadi Member Gilrband Lho, Siapa Saja?
Aktivis HAM tersebut tiba-tiba menyoroti perihal pemilihan rektor perguruan tinggi yang saat ini dipilih oleh presiden dan bukan lagi oleh agi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Melalui akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman, dirinya lantas mengunggah headline artikel pernyataan Mendagri pada 2017 bahwa rektor dipilih oleh presiden.
Mengetahui hal tersebut, Veronica Koman lantas menilai bahwa rektor yang kini dipilih oleh presiden itu menjadi salah satu alasan perguruan tinggi tidak lagi memiliki sikap kritis terhadap penguasa.
Baca Juga: 8 Hal Sederhana untuk Membuat Kedua Orang Tuamu Bahagia, Tak Perlu Kaya dan Banyak Harta
“Oh ini kenapa kampus-kampus tak lagi kritis terhadap penguasa... Gokil berbagai lini dilemahkan, tapi kalo ditanya ntar #YNTKTS,” ujarnya dilansir Galajabar dari akun Twitter @VeronicaKoman pada Selasa, 29 Juni 2021.
Sementara itu dilansir Galajabar dari Antara pada Juni 2017 lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penentuan rektor perguruan tinggi negeri akan dikonsultasikan kepada presiden, tak lagi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Perubahan itu disebabkan oleh munculnya kesadaran baru sekaligus keprihatinan terkait penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Tak Disangka! Rumah Musisi Ini Terancam Digusur oleh Pihak PT KAI, Kenapa Ya?
Awalnya, semua calon rektor yang dipilih senat akademik ditentukan oleh majelis wali amanat perguruan tinggi dengan salah satu pemegang suara terbanyak dipegang Menristek dan Dikti.
Sementara perubahan yang diwacanakan adalah pembentukan tim penilai akhir yang dipimpin oleh presiden.
Namun pada saat itu, atas perubahan tersebut muncul kekhawatiran terjadinya batu sandungan berupa politisasi terhadap lembaga akademik.
Secara politis dan nalar birokratis, Menristek dan Dikti adalah pihak terdepan dan yang paling memiliki kewenangan dan kesanggupan memahami pergumulan dunia perguruan tinggi.
Baca Juga: Mantan Gitaris Gigi dan /rif, Aria Baron Tutup Usia, Dunia Musik Berduka
Akan tetapi, sejak pembentukan tim penilai akhir terkait dengan pemilihan rektor oleh presiden, maka sebagian pihak menilai itu hanyalah perpanjangan tahap birokratis yang membuka peluang masuknya kepentingan politis.
Oleh karena itu, di tengah tantangan besar mengatasi persoalan kebangsaan yang salah satu ancamannya adalah tercabiknya anyaman kebangsaan, maka menyerahkan masalah pemilihan rektor ke tangan presiden hanya menambah pekerjaan yang implikasi negatifnya jauh lebih besar ketimbang dampak positifnya.
Polemik pemilihan rektor oleh presiden pada saat itu juga menimbulkan kecemasan sejumlah kalangan akademis tentang melemahnya semangat otonomi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi serta semakin menguatnya semangat politisasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
