Network
GALAJABAR - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, komunikasi yang tidak nyambung berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus.
Politisi Fraksi PAN itu menegaskan, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19, terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini.
Baca Juga: Badai Tropis Nepatrak Menghantam Jepang. Sejumlah Pertandingan Olimpiade Menggangu
"Jadi, komunikasinya itu harus diperbaiki. Belakangan ini sering pemerintah pusat melakukan teguran kepada pemerintah daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat dan diganti menjadi PPKM level 1-4 mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus mendatang," ucap Guspardi dalam keterangan persnya yang dilansir galajabar dari laman dpr.go.id, Selasa 27 Juli 2021.
Dikatakannya, aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin, namun disisi lain bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat.
Begitu juga dengan insentif tenaga nakes, penyediaan obat, oksigen medis dan permasalahan lain yang perlu segera dibenahi.
Dengan Pola komunikasi yang baik, sambung Guspardi, diharapkan dapat memunculkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala.
“Harmonisasi itu dibangun komunikasi yang bagus. Itu akan memunculkan sinkronisasi yang memudahkan koordinasi antara pemda dengan pemetintah pusat," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut
