Network
GALAJABAR - Pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (16/8/2021) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta menuai kritikan anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
Dalam muatan pidato tersebut pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0-5,5 persen, namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022.
Dikatakannya, padahal pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71 persen, serta tenaga kerja pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.
"Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor pertanian pada masa pandemi ini," ujar Johan dalam keterangan persnya yang dilansir galajabar dari laman dpr.go.id, Selasa 17 Agustus 2021.
Menurutnya, pemerintah harusnya sadar bahwa pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, Johan menegaskan hendaknya pemerintah menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kota Cimahi Terus Menurun, Ini Pesan Ngatiyana: Jangan Lengah!
"Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur namun masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," tutur politisi Fraksi PKS ini.
Ia menggarisbawahi isi pidato Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan, namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp21,8 triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp15,5 triliun.
