Network
GALAJABAR - Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan mural bertuliskan "Jokowi: 404 Not Found". Mural tersebut diketahui viral hingga menjadi perbincangan netizen di media sosial.
Mengetahui mural tersebut menjadi konsumsi publik, lantas pihak berwajib pun menghapus mural tersebut dengan cara mengecatnya kembali.
Menanggapi hal tersebut, ekonom senior, Rizal Ramli lantas buka suara mengenai maraknya penghapusan mural.
Baca Juga: Megawati Akui Sedih Jokowi Disebut Gagal, Aktivis HAM: Jika Kerja Benar, Tidak Mungkin 120 Ribu Orang Mati!
Melalui akun Twitter pribadinya @RamliRizal, ekonom senior tersebut mengungkapkan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, gagasan dan suara kegelisahan masyarakat seyogianya dapat tersalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam negara demokrasi, gagasan dan suara kegelisahan itu seharusnya disalurkan lewat DPR," tulis Rizal Ramli dilansir Galajabar dari akun Twitter @RizalRamli pada Minggu, 22 Agustus 2021.
Namun, sayang menurut Rizal Ramli, gagasan dan suara kegelisahan masyarakat tersebut tidak dapat tersalurkan.
Baca Juga: Pernyataan YouTuber Muhammad Kace Bernada SARA dan Provokasi, Pak Uu: Masyarakat Jabar Jangan Reaktif
Hal tersebut terjadi karena DPR sudah bekerja sama dengan pemerintahan eksekutif dalam kesatuan pendukung oligarki yang tidak akan membela kepentingan masyarakat.
"Tapi DPR-nya sudah ‘bersatu-padu’ dengan eksekutif dalam ‘kesatuan pro-oligarki’, tidak akan membela rakyat," ungkapnya.
Lebih jauh, ekonom senior tersebut mengatakan bahwa maraknya mural adalah sebagai pengganti DPR yang lumpuh karena telah bersatu dengan oligarki.
Baca Juga: Apa Itu Badai Sitokin yang Sempat Terjang Deddy Corbuzier hingga Nyaris Meninggal Dunia?
"Maraknya mural adalah sebagai pengganti DPR yg lumpuh," katanya.
Sebelumnya, marak penghapusan mural yang dilakukan oleh aparat beberapa waktu belakangan ini. Mulai dari penghapusan mural 'Tuhan Aku Lapar', 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit', 'Wabah Kelaparan', dan Mural 'Jokowi 404: Not Found'.
Banyaknya penghapusan mural tersebut dinilai oleh sejumlah pihak sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.***
