Network
“Dengan catatan bahwa tujuh koalisi pemerintahan kompak. Nah untuk kompak itu no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Biasanya sudah dibagi-bagi kue kekuasaan nya,” imbuhnya.
Baca Juga: Hengki Kurniawan Sidak Proyek Gedung DPRD KBB, Sejam Periksa dari Lantai Dasar hingga Atas
Oleh karena itu, advokat satu ini mengingatkan agar hal ini tidak terjadi.
“Karena itu, kita terus mengingatkan agar ini tidak terjadi, agar jangan sampai pesta Pilpres 2024 hanya di antara partai yang saat ini berkuasa atau oligarki yang saat ini sedang berada di puncak kekuasaan,” katanya.
Refly mengatakan, amandemen boleh saja dilakukan jika untuk kebaikan bersama.
“Kecuali amandemen untuk kebaikan ya, misalnya adanya Capres independen, memperkuat sistem pemerintahan presidensil, memperkuat parlemen,” ungkapnya.
Baca Juga: Kandang Ayam Tak Layak Pakai Direvitalisasi, Bupati Bandung: Upaya Bangkitkan Usaha Ternak
Lebih lanjut, pengamat satu ini dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode.
“Saya pun akan menolak. Refly Harun menolak perpanjangan masa jabatan sampai 2027 atau menolak amandemen konstitusi untuk menampung tiga periode,” tegasnya.
Sebab, menurutnya dua periode saja sudah cukup untuk pemerintahan.
