Network
"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Koordinator Penanganan PPKM darurat Jawa dan Bali, serta para menteri terkait,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Penanganan Pandemi COVID-19: Kontroversi Tes PCR- Bisnis atau Krisis’ yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII) dipantau di Yogyakarta, Kamis, 18 November 2021.
“Kebijakan itu secara transparan dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya,” imbuhnya.
Sementara itu, juru bicara Luhut, yakni Jodi Mahardi menyebutkan bahwa anak buah Jokowi itu tidak mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan tes PCR.
Berdasarkan keterangan Jodi, Luhut justru memberikan donasi untuk fasilitas PCR bagi tujuh fakultas kedokteran di Indonesia.
Dugaan keterlibatan Erick maupun Luhut dengan bisnis PCR diungkap oleh Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Luhut dan Erick.
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menyampaikan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
