Network
GALAJABAR - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk manis di barisan oposisi agar bisa bebas mengkritik pemerintah.
Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina akhir-akhir ini menjadi sorotan lantaran vokal mengkritik kerja BUMN di hadapan publik.
Selain itu, Ahok bahkan berani menggugat Road Map Mobil Listrik (Electric Vehicle/EV) yang sedang dikerjakan dan dikembangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ujang lantas menyarankan lagi agar Ahok melepas jabatannya di Pertamina dan berdiri di barisan oposisi.
“Karena Ahok itu kan senengnya berkoar-koar. Bagusnya dia jadi pihak oposisi, agar bisa berkoar-koar mengkritisi pemerintahan,” kata Ujang kepada wartawan, Kamis, 2 Desember 2021.
Kata Ujang, bila Ahok dinilai menghalangi tatanan program di Pertamina, segera keluar dari sana adalah jalan terbaik.
Namun, Ujang tidak yakin Ahok akan melakukan itu, sebab gaji di Pertamina sangatlah tinggi.
“Jika Ahok dianggap menghalangi tatanan program di Pertamina, angkat kaki itu lebih baik. Tapi kan gak mungkin, karena gajinya kan selangit,” tuturnya sambil tertawa.
Lebih lanjut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.
Ujang berpendapat, pernyataan Bahlil pertanda bahwa Ahok sudah mengganggu dalam program Road Map Mobil Listrik.
“Mungkin saja Bahlil terganggu dan risih dengan komentar-komentar Ahok terkait mobil listrik. Sehingga Bahlil berkomentar keras,” pungkas Ujang.
Sebagaimana diketahui, Ahok pada Jumat, 19 November 2021 lalu mengunggah sebuah konten di Youtube pribadi (Panggil Saya BTP) bertajuk ‘Pejabat Tidak Boleh Takut untuk Mengeksekusi’.
Dalam video 49 menit 38 detik itu, Ahok membahas masalah EV. ***
